27.2 C
Pare-Pare
Minggu, November 8, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 474

DPRD Berharap Peran BUMN dalam Peremajaan Kendaraan Operasional Pelayanan Kepada Masyarakat

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota Fraksi Partai Gerindra Dr. Kamaluddin Kadir menegaskan DPRD kota Parepare telah membahas terkait peremajaan sejumlah armada kebersihan pada dinas lingkungan hidup. Penegasan tersebut di sampaikan Dr. Kamaluddin pada program Obras radio mesra menjawab pertanyaan Pendengar mesra terkait banyak armada kebersihan yang sudah tidak layak beroperasi Rabu (03/01/24).

“Terkait dengan operasional kendaraan ini juga sudah kita bahas, karena tadi kemampuan keuangan, ada beberapa hal yang mestinya kita sudah programkan semua dari SKPD, juga sudah menyusun kegiatan program termasuk usulan kendaraan operasional.” Kata Dr. Kamaluddin.

Lanjut Anggota Badan Anggara DPRD kota Parepare ini, Karena kondisi keuangan daerah juga menjadi pertimbangan, namun apabila ada yang bisa dimaksimalkan dimaksimalkan. Dirinya berharap agar supaya ada CSR dari BUMN yang bisa diberikan.

“Karena biasanya setiap tahun, BUMN yang ada di daerah kita menyerahkan CSR. Dia biasa menyerahkan dalam bentuk mobil sampah, ada juga yang menyerahkan dalam bentuk mobil tangki, ada juga berbentuk finansial, itu juga kita tunggu. Tapi kita berharap, bantuan-bantuan yang ada di BUMN bisa diprioritaskan pada operasional kebersihan dinas lingkungan hidup, ataupun di damkar atau di PDAM. Kita juga berharap penuh, upaya pemerintah dalam rangka memaksimalkan kerja sama dan kolaborasi dengan BUMN yang ada di daerah, walaupun badan usaha milik negara harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah.” Harap Dr. Kamaluddin

Ketua DPRD Minta Penjual Pasar Lakessi Bayar Iuran Sesuai Perda

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir mengungkapkan memasuki tahun 2024, Pemerintah kota Parepare memberlakukan perda baru terkait Perda yang baru ini terkait dengan pajak dan retribusi Daerah. Hal tersebut di sampaikan politisi Golkar tersebut pada program Obras Kamis (04/01/24).

“Terkait dengan retribusi pasar. Retribusi pasar itu harus berdasarkan Perda. Kita memang ada Perda yang baru ini terkait dengan pajak dan retribusi Daerah yang berlaku satu januari. Tapi di luar retribusi itu, tidak boleh ada pungutan lain. Kalau ada pungutan lain di luar retribusi itu namanya pungli (pungutan liar). Jadi memang mungkin ini yang dimaksud pasar lakessi.” Kata H. Kaharuddin.

Lanjut Caleg Golkar No urut 1 dari dapil Soreang ini, Pasar Lakessi memang menyisakan masalah, karena memang dulunya itu pembangunan pasar lakessi ini memang ada sewa menyewa. kalau di pembangunannya, itu tapi ini kan selalu menunggak sehingga pemerintah daerah setiap tahun membayar tunggakannya itu 3 miliar lebih yaitu dibayarkan oleh pemerintah.

‘”Jadi pada prinsipnya, kalau saya pungutan yang di bolehkan  itu yang sesuai Perda retribusi. Tercantum itu nilainya dan tidak boleh lebih atau kurang. Diluar pungutan itu dipastikan pungli. Jadi penjual dipasar jangan dibayar jika ada yang meminta lebih dari nilai yang tertera disitu. Umpamanya tertera 3000, dia minta 5000, jangan dikasih tetap 3000. Cuma itu yang wajib di bayar, selain itu tidak ada pungutan pumgutan lain.” Tegas H. Kaharuddin.

Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare Perbolehkan Camat Hadiri Kegiatan Kampanye

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali, mengatakan Camat atau pejabat wilayah setempat dibolehkan menghadiri kegiatan politik seperti kampanye. Hal itu diungkap Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri di BSKDN Kemendagri ini saat menerima audiensi KPU Parepare di Kantor Walikota, Rabu (03/01/24).

Menurut Akbar Ali, kehadiran Camat atau pejabat lainnya di lokasi kampanye hanya sebagai simbol dari pemerintah, artinya hadir untuk memastikan fasilitas publik atau aset-aset daerah terjaga dan tidak rusak. “Ini yang harus dipahami, Camat atau pejabat lainnya boleh hadir saat kampanye, tapi perlu diingat, kapasitasnya tidak untuk mengintervensi atau mengenakan atribut-atribut kampanye, cukup diam memonitoring dan memastikan fasilitas publik tetap terjaga,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, lanjut Akbar Ali, pejabat pemerintah yang hadir di lokasi kampanye politik harus sudah memiliki surat izin atau SK nama-nama pejabat yang hadir kemudian diteruskan ke penyelenggara pemilu. “Jadi intinya boleh hadir, tapi dengan syarat atau catatan yang tadi. Kita berharap Pemilu yang berjalan di Parepare bisa luber, jurdil, dan damai,” harapnya.

Pria kelahiran Sidrap ini juga menjelaskan jika setiap daerah memiliki tim pemantau perkembangan politik. Tugasnya memantau potensi dini setiap wilayah yang akan melakukan kampanye. “Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Tujuannya mencegah potensi-potensi sejak dini,” tandasnya.

Partai Ummat Parepare Akan “Merecall’ Kadernya Di Parlemen Jika Tidak Menjadi Fungsi Kontrol Bagi Kepentingan Masyarakat

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Partai Ummat kota Parepare Drs. H. Hizbullah menegaskan kader partainya akan berusaha membuktikan pengontrol eksekutif jika terpilih nanti di parlemen di DPRD kota Parepare. Penegasan tersebut di sampaikan H. Hisbullah saat menggelar konprolesi pers di media center partai umat jalan Jend. Sudirman Selasa (02/01/25)

“Fungsi kontrol DPR. Kami akan berusaha, Bukan berusaha tapi akan membuktikan. Bahwa kami adalah pengontrol eksekutif bilamana ada anggota dari partai ummat ini yang duduk di legislatif. Yakinlah kalau ini tidak dilaksanakan, tidak mau menjadi fungsi kontrol di tengah-tengah masyarakat, kami akan berusaha untuk merecall. Dan yang kedua kami juga akan tekankan pada calon-calon anggota legeslatif kita, kalau anda tidak kritis pada kebenaran pada saat Anda duduk di DPR, Maka itulah merupakan lawan kami dari pengurus daerah.” Kata Hisbullah.

Lanjut H. Hisbullah, Oleh karna itu, perlu ada kritis. Pihaknya tidak melarang kekritisan yang penting jangan melanggar hukum. Dirinya akan mendorong anggota-anggota dewan bagaimana mengawal anggaran-anggaran supaya anggaran itu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

“Tadi saya sudah sengaja ungkapkan. Saat pak Rahman Saleh masih duduk jadi anggota dewan pada tahun-tahun 2000an yang lalu, saat itu dewan koperasi. Ini dewan koperasi bukan miliknya siapa-siapa tapi ini adalah diatur undang-undang itu dikucurkan sekian puluhan juta dana yang dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anggota gerakan koperasi di kota Parepare. Makanya di Sulawesi Selatan ini bahkan nasional saat itu Parepare dianggap bahwa dialah yang terbanyak melakukan pelatihan anggota gerakan koperasi.” Jelas H. Hisbullah

Polres Parepare Ungkap 58 Kasus Narkoba di 2023, Jumlah Barang Bukti Meningkat dari 2022

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Polres Parepare menggelar press rilis kinerja sepanjang tahun 2023. Press rilis akhir tahun 2023 berlangsung di Lantai 2 Mapolres Parepare, di Jalan Andi Mappatola, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Pada laporan kinerja, Kapolres Parepare AKBP Arman Muis mengungkapkan laporan kasus tindak pidana narkotika mengalami penurunan penyelesaian kasus. Angka tersebut naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya mengamankan barang bukti sebanyak 12,20 kilogram jenis shabu.

“Yang mana pada tahun 2022 lapor 58 kasus, selesai 53 kasus atau 91,37%. Di tahun 2023 lapor 58 kasus, kemudian selesai 52 kasus. Persentase 89,69%. Tersangka tahun 2022, 73 orang. Kemudian tahun 2023, 80 orang, Naik kurang lebih 3 orang,” ungkapnya.

Arman Muis juga menyebutkan barang bukti pada kasus tindak pidana narkotika mengalami kenaikan signifikan selama tahun 2023 sebanyak. Barang bukti jenis yang diamankan Polres Parepare jenis shabu 20,3 kilogram naik 8,17 kilogram dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan, tersangka yang diamankan sepanjang tahun 2023 pada kasus tindak pidana narkotika di Parepare sebanyak 80 tersangka.

Tahun 2024 Insentif Petugas Kebersihan Mengalami Kenaikan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Parepare Dr. Kamaluddin Kadir mengungkapkan di tahun 2024 Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan di naikkan intensifnya. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III Tersebut di program Obras radio mesra Rabu (03/01/24).

“Karena kita melihat kemampuan keuangan daerah, untuk petugas kebersihan, kita ada kenaikan pada angka yang baru kecil. Tapi paling tidak ini ada kenaikan walaupun nilainya kecil 100.000 perorang. Karena total ini jumlah petugas kita 470 an kurang lebih. Kalau kita akumulasikan harus 100.000 itu cukup besar hampir 500 juta, kepada semua petugas Kita. merancang kemarin agar lebih dari itu tapi kita kembali lagi kepada kemampuan keuangan.” Kata Dr. Kamaluddin

Lanjut Legislator yang siap maju kembali pada pileg 2024 lewat Gerindra di dapil ujung ini, ada beberapa hal yang wajibkan di APBD, karena yang menjadi mandatory spending dalam penyusunan APBD 2024 itu yang wajib dulu yang menjadi keharusan. Tugas yang dibebankan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah kepada bidang yang lain.

“Inilah yang kita harus cermati dalam rangka penyusunan APBD. Karena aturan terkait penyusunan ada juga aturannya atau regulasinya. Makanya kemarin oleh BPK menghargai kita, berupa apresiasi, karena Parepare dianggap mampu mengikuti regulasi yang ada terkait dengan mandatory spending terkait penyusunan anggaran tahun 2024.” Jelas Dr. Kamaluddin.

Penjabat Wali Kota Parepare Terima Audiensi Komisioner KPU Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali, menerima audiensi Komisioner KPU Parepare di ruang kerjanya, Rabu (03/01/24). Akbar mengatakan, ketatnya menjadi bagian dari Komisioner KPU yang ia sebut prosedur dan seleksinya kalah dari pengangkatan seorang Menteri. Komisioner-komisioner yang terpilih, kata dia, diyakini memiliki integritas yang tidak diragukan. “Saya mengetahui dan pernah merasakan langsung bagaimana proses-proses seleksinya,” katanya.

Akbar juga berpesan agar terus menjalin kemitraan yang baik dengan pemerintah daerah dan bersama-sama mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024. “Tahapan pemilu sudah berjalan, dan yang paling krusial saat masa kampanye, jadi saya harap ada sinergitas seluruh stakeholder yang terbangun baik. Kami akan memberikan dukungan sebatas kewenangan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara untuk aspek anggaran, lanjut Akbar,, seluruhnya sudah terpenuhi dan sudah teralokasi 60 persen, begitupun aspek-aspek lainnya yang juga sudah dipenuhi. Sekretaris KPU Parepare, Santoso menyampaikan, hingga saat ini semua tahapan sudah sesuai, 1-2 hari surat suara akan tiba dan dijemput langsung, begitupun dengan bilik suara dan kotak suara saat ini sudah ada di gudang. “Lima surat suara akan kita bawa ke gudang logistik dan disortir di sana. Kita juga sudah merekrut 395 anggota KPPS 395 yang ditugaskan di seluruh Kelurahan yang ada di Kota Parepare,” tandasnya.

Diketahui, lima Komisioner KPU Parepare yang telah dilantik akhir Desember 2023 lalu ini, yakni Muh. Awal Yanto (Ketua KPU Parepare), Kalmasyari (Divisi Perencanaan Data dan Informasi), Nazriel Ilham Muhtar (Divisi Hukum dan Pengawasan), dan Nur Islah (Divisi Teknis dan Penyelenggaraan).

Momen Awal Tahun Baru, Partai Ummat Siap Gelar Doa Bersama Sambut 2024

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Mengawali Tahun 2024, Partai Ummat Kota Parepare akan menggelar Doa Bersama Menyambut Tahun dan Pemilu 2024. Ketua Partai Ummat Parepare Drs. H. Hizbullah saat menggelar jumpa pers awal tahun di sekertaris partai ummat Jl. Jend. Sudirman kota Parepare Selasa (02/01/23)) mengatakan Niat berpartainya partai ummat itu adalah rohnya ada pada gerakan perubahan.

“Makanya besok malam, kami adakan silaturahmi, untuk doa bersama, mengundang masyarakat Parepare, tokoh-tokoh Parepare, untuk hadir di tempat ini untuk kita bisa berdoa bersama, untuk bagaimana menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera adil dan makmur. Yang bukan hanya di dalam slogan-slogan tapi nyata di tengah-tengah masyarakat.” Kata H. Hisbullah.

Lanjut Mantan Ketua PGRI kota Parepare ini, saat ini ekonomi susah bergerak, karena ada keberpihakan terhadap para pelaku ekonomi, karenanya partai ummat akan menghadirkan bagaimana masyarakat itu akan bisa sejahtera, misalnya dibuatkan pasar oleh pemerintah. Pemerintah daerah, harus menyiapkan pasar-pasar bagi UKM, Koperasi koperasi itu yang harus dihadirkan.

“karena kapan kini tidak dilakukan, yakinlah bahwa masyarakat tidak akan sulit untuk bisa bermain dengan para pelaku ekonomi yang sudah menguasai kelompok-kelompok tertentu. Ekonomi yang berjamaah itu ekonomi berjamaa,h yang kita sudah lihat walaupun kami juga kan mau menang berjamaah tapi ekonomi berjamaah yang menghempaskan ekonomi kecil itu kita harus hadapi. Itulah kenapa partai ummat harus berusaha bagaimana menghadirkan anggota dewan di kota Parepare ini, yang bisa menerima semua aspirasi dari masyarakat Parepare. Oleh karena itu satu-satunya kami tidak akan bisa berbuat partai umat tidak bisa berbuat berbuat kalau kita tidak memiliki anggota dewan di DPRD kota Parepare.” Terang H. Hisbullah

Silaturahmi dan doa bersama menyambut perubahan untuk Indonesia adil dan makmur di jadwalkan pukul 19.30 sampai selesai di kantor sekertariat partai ummat jalan jenderal Sudirman kota Parepare

Rilis Akhir Tahun, Polres Parepare Ungkap Jumlah Kasus Tindak Pidana Meningkat

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kapolres Parepare, AKBP Arman Muis mengungkap sejumlah penanganan kasus selama tahun 2023 serta perbandingan tahun sebelumnya 2022. Hal itu diungkapkan pada pelaksanaan Konferensi Pers di Mapolres Parepare. Jumat, (29/12/23). Turut hadir Wakapolres Parepare, Kabag Ops, para Kasat serta sejumlah jurnalis di Kota Parepare. AKBP Arman Muis dalam penyampaiannya menyebutkan bahwa sejumlah kasus penanganan Polres Parepare. Diantaranya, kasus korupsi dan narkotika.

“Selama tahun 2023, jumlah kasus tindak pidana mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Di mana, pada tahun 2022 sudah dijelaskan bahwa 748  kasus, sedangkan di tahun 2023 sebanyak 829 kasus. Jadi  jumlah tren sebanyak 81 atau 10,82%. Selama tahun 2023 jumlah penyelesaian tingkat pidana mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Di mana pada tahun 2022, berjumlah sebanyak 592 kasus, sedangkan 2023 sebanyak 828 kasus,  jadi jumlah trennya sebanyak 236 kasus atau 39.86%” ucap Arman Muis.

Kapolres mengurai, dari 58 kasus narkoba tersebut penyelesaian 91 persen pada tahun 2022, dan tahun 2023 selesai 52 kasus atau 80 persen. Menetapkan 72 tersangka untuk tahun 2022 dan 80 tersangka untuk tahun 2023. Sabu tahun 2022 sebanyak 12 kg, tahun 2023 sebanyak 20 kg. Barang haram berikutnya adalah ganja 46.8469 gram ditahun 2022 sedangkan tahun 2023 sebanyak 545.2470 gram. Kemudian jenis ekstasi sebanyak 3000 pil untuk tahun 2022 saja. Kasus rata rata terjadi di area Pelabuhan Parepare kemudian dilakukan pengembangan hingga ke daerah lainnya.

Bawaslu Kota Parepare Buka Pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Parepare telah membuka pendaftaran bagi warga yang berminat menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk pemilihan mendatang. Pendaftaran PTPS ini dimulai hari selasa, 2 Januari 2024, dan akan berlangsung hingga tanggal 6 Januari 2024.

Warga yang ingin mendaftar sebagai PTPS dapat mengunjungi tempat pendaftaran yang telah disediakan di seluruh kecamatan se-Kota Parepare. Pendaftaran ini merupakan tahap awal dalam persiapan pemilihan yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam beberapa bulan mendatang.  Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun pada tim liputan jelajah kota radio mesra mengajak seluruh warga Kota Parepare untuk mendaftar sebagai PTPS.

“Mulai pada hari ini, jajaran Bawaslu kota Parepare membuka pendaftaran penerimaan pengawas tempat pemungutan suara. Itu dijadwalkan tanggal 2 sampai tanggal 6 Januari 2024. lokasi pendaftarannya, ini dibuka di masing-masing setiap panwaslu kecamatan. kita ketahui di Parepare ada 4 kecamatan jadi para pendaftar yang berminat silahkan langsung mengunjungi kantor panwaslu kecamatan se-kota Parepare.” Kata Zainal.

Lanjut Zainal, pensyaratan persyaratan yang diamanahkan oleh undang-undang antara lain, yang paling utama itu setia kepada Pancasila, dan secara umum berumur minimal 21 tahun sejak mendaftar, dan juga syarat-syarat lain. Misalnya bebas dari penyalahgunaan narkoba, sehat jasmani, sehat rohani. Terkait persyaratan ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dengan berdasarkan surat PJ Gubernur. Bahwa fasilitas yang diberikan kepada calon pengawas tempat pemungutan suara itu sekarang digratiskan oleh pemerintah daerah.

“Saat ini, pemerintah kota Parepare mengeluarkan surat edaran menyampaikan ke seluruh Puskesmas dan rumah sakit, untuk memfasilitasi dan menggratiskan tes kesehatan, sebagai syarat calon pengawas tempat pemungutan suara, antara lain fasilitasnya itu yang diberikan. Harapan kami, Bawaslu kota Parepare, dibukanya pendaftaran ini agar memanggil, kita memanggil putra putri terbaik kota Parepare, untuk sama-sama mendaftar dan melakukan pengawasan, menjadi pengawas tempat pemungutan suara, untuk bagaimana sama-sama mensukseskan pemilu terkhusus di kota Parepare yang berintegritas bersih jujur dan adil.” Jelas Zainal

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare