PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Polemik mengenai perbedaan alamat domisili dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) seringkali menjadi kendala dalam penyaluran bantuan pemerintah dan pelayanan publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, mengimbau masyarakat untuk lebih tertib administrasi demi mewujudkan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN).
Dalam program radio “Obras Mesra” yang berlangsung Sabtu pagi (02/05/26), H. Kamaluddin menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan kuota bantuan sekitar 40% di setiap daerah sebagai stimulus untuk memperkecil angka kemiskinan. Namun, ia menyayangkan adanya praktik manipulasi data di lapangan yang kerap membuat bantuan tidak tepat sasaran.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab teknis karena mereka yang paling paham kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Jangan sampai warga yang sudah sejahtera justru memanipulasi data untuk mendapatkan bantuan, sementara yang berhak malah terabaikan,” tegas Kamaluddin.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa saat ini pengurusan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sudah terintegrasi secara nasional. Ia juga mengingatkan agar proses pengambilan dokumen kependudukan tidak diwakilkan untuk menghindari penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Terkait pelaksanaan teknis di tingkat bawah, seperti pemilihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kamaluddin mendorong pemerintah kota melalui Bagian Hukum dan Pemerintahan untuk menerbitkan petunjuk teknis (Juknis) yang lebih jelas melalui surat edaran. Hal ini diperlukan guna menghindari perdebatan atau multitafsir di masyarakat mengenai aturan domisili.
