PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (24/04/26).
Sekertaris Pansus LKPJ sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare, Sappe SH, memaparkan sejumlah catatan strategis untuk berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu sorotan utama tertuju pada Dinas Perhubungan terkait rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan dan retribusi parkir.
“Kami merekomendasikan Dinas Perhubungan untuk segera mengalihkan sistem pembayaran retribusi parkir dari konvensional ke platform digital terintegrasi,” ujar Sappe saat membacakan rekomendasi.
Hal ini dinilai mendesak guna meminimalisir kebocoran pendapatan dan meningkatkan kepatuhan pengguna jasa parkir.
Selain sektor perhubungan, Pansus juga menyoroti pentingnya penguatan keamanan siber di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Sappe menekankan bahwa perlindungan data penduduk bersifat sangat sensitif dan rawan terhadap potensi peretasan.
Di sektor kesehatan dan keluarga berencana, DPRD meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk memperkuat sinergi dengan Puskesmas, terutama dalam edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin. Sementara untuk Dinas Penanaman Modal (DPMPTSP), Sappe mendorong promosi investasi yang lebih masif melalui digital marketing demi menarik investor baru ke Kota Parepare.
