PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi I DPRD kota Parepare Dr. H. Kamaluddin Kadir berharap agar Peta blok terkait dengan aset, baik yang dimiliki oleh pemerintah, dan masyarakat, agar supaya pemerintah daerah baik melalui lurah dan kecamatan, RT/RW memperbaiki dokumen terkait dengan lokasi wilayah di masing-masing, agar supaya permasalahan tidak terjadi. Hal tersebut di sampaikan Dr. Kamaluddin Kadir usai menggelar tiga RDP terkait Persoalan tanah pada Senin (06/04/26).
“Yang kemudian kedua, kita juga minta kepada warga agar supaya sebelum mengadakan jual beli atas lahan yang dimaksud, jangan dilakukan secara apa namanya, secara tertentu. Maksudnya antar pembeli dengan pemilik lahan. Jadi mestinya melibatkan pihak RT/RW, kemudian lurah dan kecamatan agar supaya kedudukan atau histori dari lokasi yang dimaksud bisa diketahui. Ya, bisa diketahui secara jelas. bahwa apakah lokasi tersebut tidak memiliki sengketa atau tidak dimiliki oleh orang tertentu atau memang dimiliki oleh pihak swasta atau pihak pemerintah.” Kata Dr. Kamaluddin
Dr. Kamaluddin juga berharap agar supaya BPN sebagai leading sector di bidang pertanahan, agar supaya dalam menerima pengusulan peningkatan atas hak lahan objek yang tertentu oleh masyarakat, agar dokumen-dokumen itu diteliti. Dilakukan penelitian, syarat-syarat yang diperkenankan sudah Terpenuhi.
“Jadi jangan lagi ada masyarakat yang mengurus, diurus oleh pihak tertentu atau calolah istilahnya, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang tidak jelas. seperti terkait dengan batas sebelah kiri, sebelah kanan siapa. Jadi bukan kepada orang lain yang tidak memiliki atau tidak beririsan dengan lokasi yang dimaksud. Kemudian kedua, ya mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin apa namanya, membuat dokumen-dokumen yang tidak benar.” Ungkap H. Kamaluddin Kadir
Dr. H. Kamaluddin Kadir menambahkan agar supaya BPN bisa lebih cermat agar supaya nanti proses perselisihan tidak berlanjut sampai kepada tingkat pengadilan. Jadi sepanjang masih bisa diakomodir dan difasilitasi, Komisi 1 karena memang bidangnya bidang hukum, dan pemerintahan salah satunya adalah terkait dengan objek lahan yang terjadi di wilayah di Kota Parepare agar supaya bisa lebih tertib.
“Kalau sepanjang Komisi 1 bisa menyelesaikan dengan baik, kami selesaikan dengan memfasilitasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Apakah itu pihak pemerintah melalui RT/RW, kecamatan atau kelurahan atau BPN atau bagian aset oleh pemerintah daerah. Kita berharap persoalan perselisihan tanah di Parepare bisa lebih tertib, bisa lebih selesai dengan bagus. Ya, itu harapan kita.” Tegas H. Kamaluddin
