PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar kegiatan Pembukaan Konsolidasi Data dan Strategi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2026 di Auditorium B.J. Habibie, Parepare, Kamis (29/01/26).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Akbar Ali, dan dihadiri oleh Wali Kota Parepare Tasming Hamid, Wakil Wali Kota Parepare Hermanto, unsur pimpinan Kemendagri,Ketua Bawaslu Parepare, Ketua KPU Kota Parepare, Kepala Badan Kesbangpol Kota Parepare, serta jajaran pejabat SKPD. Turut hadir peserta dari unsur Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi.
Dalam laporan panitia, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri Kemendagri, Sahrulyadi, menegaskan pentingnya penguatan strategi pemantauan perkembangan politik daerah melalui deteksi dini dan analisis berbasis data. Menurutnya, integrasi data yang sistematis dan akurat menjadi kunci dalam membaca dinamika sosial-politik serta merumuskan langkah antisipatif pemerintah.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut di Kota Parepare. Ia menilai forum konsolidasi ini sebagai ruang strategis untuk menyatukan data, memperkuat koordinasi, dan merumuskan strategi pemantauan politik daerah yang terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia berharap forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif guna menjaga stabilitas politik dan memperkuat demokrasi di daerah.
Sementara itu, Akbar Ali dalam sambutannya menjelaskan peran Kemendagri dalam memfasilitasi demokrasi kepemiluan, mulai dari penyusunan regulasi politik, pengelolaan bantuan keuangan partai politik, hingga pendidikan politik kepada masyarakat. Ia juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah yang dinilai bertujuan meningkatkan proporsionalitas penyelenggaraan pemilu, meski berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran dan sosialisasi.
