PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir merespon baik usulan Ketua Dewan Pendidikan kota Parepare terkait perlunya keseragaman aturan komite sekolah. Hal tersebut di sampaikan H. Kaharuddin Kadir pada tim liputan jelajah kota radio mesra saat ditemui di ruangannya di gedung sekretariat DPRD kota Parepare Selasa (19/09/23).
“Saya kira ini penting memang. Ada keseragaman aturan di semua komite yang ada, sehingga gejolak-gejolak yang muncul biasanya di setiap tahun jika penerimaan mahasiswa baru tidak terjadi lagi. Karena ini susah dibedakan, antara pungutan dengan sumbangan. Sumbangan boleh, tapi pungutan tidak boleh. Yang dimaksud dengan sumbangan itu, upaya orang tua siswa melalui komite untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Kalau pungutan tidak ada dasarnya, apalagi ditentukan jumlahnya itu tidak boleh.” Kata H. Kaharuddin Kadir
Lanjut Ketua Harian Golkar kota Parepare ini, Dirinya juga berharap bahwa semua komite sama demi aturan. Termasuk masa jabatan kepengurusan. Yaitu siapa-siapa yang boleh duduk di komite itu diatur dalam anggaran dasar.
“Contoh sekarang ada aturan baru yang diutamakan untuk menjadi ketua komite itu adalah orang yang punya anak sekolah di situ. Orang tua yang diutamakan, bukan berarti orang lain tidak boleh, tapi yang lebih diutamakan adalah orang yang punya anak sekolah di sekolah itu. Kemudian masa jabatan 3 tahun, di peraturan kementerian. Kalau sekarang beda-beda ada 4 tahun, ini rencana keseragaman. Saya kira sangat positif sekali yang akan dilakukan oleh dewan pendidikan kota Parepare. Tadi Cuma dipertanyakan, apakah bentuk dalam peraturan daerah atau peraturan walikota. Kalau saya sarankan, tadi lebih baik dalam bentuk peraturan walikota. Karena kalau peraturan Daerah itu rasa-rasanya belum bersyarat untuk dijadikan Perda. Jadi lebih bagus kalau dia dalam bentuk peraturan walikota.” Jelas Kaharuddin.
