PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota Parepare bekerja sama Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare, menggelar Penerangan Hukum yang mengangkat Tema “Pengawasan dan Pemberantasan Mafia Tanah sebagai Bentuk Pencegahan dan Penindakan Perkara Tindak Pidana Korupsi”.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Walikota Parepare H Pangerang Rahim, yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri yang diwakili Kepala Seksi Intel Sugiharto, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare, beberapa SKPD, Asisten III Pemerintah Kota Parepare, BUMN dan Instansi vertikal, di Auditorium Bj Habibie, Selasa (14/02/23)
Pada kesempatan tersebut, Wakil Walikota Parepare H Pangerang Rahim menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam wilayah Kota Parepare.
“Atas nama Pak walikota mengucapkan terima kasih kepada pertanahan dan Kajari atas penyuluhan tentang berbagai hal yang menyangkut masalah mafia tanah. Dalam rangka kemungkinannya bisa terjadi korupsi. Sudah dijelaskan pertanahan, bagaimana supaya masyarakat itu atau pihak-pihak yang berkepentingan bisa melakukan upaya konkrit untuk menjadikan miliknya itu mempunyai kepastian hukum, Artinya sertifikat, jelas patok tanah yang menjadi pemiliknya atau dikuasai. Bapak kejaksaan memberikan pencerahan bagaimana gravitasi, bagaimana tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan, itu semua menjadi peringatan, pelajaran bagi kita, supaya kita tidak berada dalam satu kondisi yang menyebabkan kita bermasalah persoalan tanah, maupun persoalan hukum. Kepada masyarakat kami imbau supaya betul-betul memperhatikan persoalan-persoalan tanah yang menjadinya haknya sehingga betul-betul memiliki kepastian hukum. Baru-baru ini pertanahan khususnya pertanahan Nasional melakukan kegiatan gema patas gerakan masyarakat pemasangan tapal batas 1 juta patok di seluruh Indonesia.” Kata Wawali
Sementara Kepala BPN Aspar mengatakan Kantor Pertanahan Nasional tidak bisa bekerja sendiri tapi perlu suport dan dukungan semua elemen masyarakat di kota parepare
“Wakil walikota Parepare sudah menfasilitasi kami, teman-teman dari kejaksaan, tentunya seperti perintah pak menteri mafia tanah kita gebuk, kalau boleh kita hilangkan. Tentunya BPN tidak bisa bekerja sendiri, mohon dukungan dan suport dari semua elemen yg ada khususnya di kota parepare. Yang paling pertama terkait bidang tanah ada 2, yang pertama kuasai fisik. Yang kedua pastikan patoknya, kami sudah mencanangkan gerakan pemasangan patok tanda batas sebanyak 1 juta bidang se Indonesia. Ini salah satu bentuk meminimalkan terkait mafia tanah karena apabila batas yang sudah kita pasang tentunya masyarakat atau orang orang yang akan menduduki lokasi kita tidak akan berani apabila patoknya ada.” Jelas Aspar
