PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota Parepare bersama Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) menegaskan komitmennya untuk mengawasi ketat penggunaan bahan baku serta bahan bakar di setiap dapur Satuan Pelayanan Pelayanan Gizi (SPPG).
Wakil Wali Kota Parepare yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kota Parepare, H. Hermanto, menegaskan bahwa sesuai petunjuk teknis (Juknis), seluruh dapur SPPG wajib menggunakan gas komersial dan dilarang keras mengonsumsi gas LPG 3 kg bersubsidi.
“Sesuai Juknis, penggunaan gas di dapur SPPG harus gas komersial, bukan LPG 3 kilo bersubsidi. Jika ditemukan ada dapur SPPG yang melanggar, kami akan berikan sanksi tegas dan menyurat ke BGN Pusat untuk mensuspend operasional dapur tersebut,” tegas Wawali H. Hermanto, Rabu (29/07/26).
Hermanto menambahkan, dalam waktu dekat Satgas MBG akan memimpin sidak langsung ke seluruh lokasi dapur SPPG di Parepare untuk memastikan kepatuhan aturan tersebut. Selain gas, ia juga memastikan bahwa bahan baku beras yang digunakan bebas dari beras SPHP bersubsidi karena seluruh bahan yang masuk disortir ketat oleh tim koordinator dan kepala SPPG.
Di tempat terpisah, Anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muh. Fudail, merespons maraknya keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang dinilai sudah sangat meresahkan. Padahal, saat ini tidak berada pada momen hari raya ataupun musim panen
“Kelangkaan gas saat ini sangat terasa dan meresahkan. Komisi 3 DPRD Parepare akan mengambil langkah strategis, termasuk berkoordinasi dengan pihak provinsi serta melakukan panggil rapat resmi untuk mengusut adanya dugaan pemotongan kuota jatah di pangkalan-pangkalan,” ungkap Andi Muh. Fudail.
Selain masalah gas, Fudail juga menyoroti sektor pendapatan daerah di kawasan Pelabuhan Parepare. Ia menegaskan bahwa Komisi 3 telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pelindo dan instansi terkait, serta merencanakan tinjauan lapangan (on-the-spot).
“Pemerintah daerah selama ini tidak mendapatkan apa-apa dari kawasan Pelindo. Kami mendorong agar ke depan ada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke Parepare dari aktivitas di sana, meskipun kawasan tersebut berada di bawah otoritas Pelindo,” pungkas Andi Muh. Fudail.
