PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Gelombang protes mahasiswa kembali bergeliat di daerah. Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Parepare menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare pada Senin (22/06/26) sore.
Aksi gabungan yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari kampus ITH, UNM Parepare, Institut Andi Sapada (IAS), serta organisasi Cipayung seperti PMII dan HMI ini, membawa rapor merah bagi tata kelola pemerintahan pusat di bawah rezim Prabowo-Gibran.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi sekaligus Aktivis PMII, Agung Arra, menegaskan bahwa aksi ini lahir dari kegelisahan terhadap kondisi krisis nasional yang kian mengkhawatirkan. Ia menyoroti melemahnya kedaulatan ekonomi dan pembengkakan struktur kabinet saat ini.
“Rezim Prabowo-Gibran inilah yang hari ini paling banyak dengan kabinet yang paling gemuk. Hal ini berimbas pada tata kelola pemerintahan yang tidak efisien,” kritik Agung di hadapan massa aksi.
Selain masalah kabinet, mahasiswa juga membawa Manifesto Aliansi Mahasiswa Parepare yang menuntut evaluasi total terhadap tiga kebijakan krusial nasional:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Yang dinilai masih problematik dalam implementasinya.
2. Sektor Koperasi: Khususnya nasib program Kopdes Merah Putih.
3. Kesejahteraan Guru (SDM Pendidikan): Menuntut jaminan kualitas hidup bagi tenaga pendidik sebagai penopang dasar SDM bangsa.
Massa aksi ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, bersama jajaran Wakil Ketua, Muhammad Suyuti (Nasdem) dan Muhammad Yusuf Lapana (Gerindra), serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Kaharuddin menyampaikan apresiasinya terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan santun dan tertib, meski sempat diwarnai aksi bakar ban di jalanan. Menyadari bahwa substansi tuntutan berskala nasional, pihak DPRD langsung mengambil langkah taktis.
“Tadi pagi begitu mendapat informasi, kami segera rapat pimpinan. Kami sudah ambil kesimpulan bahwa secepat mungkin aspirasi ini akan kami tindaklanjuti. Kalau perlu besok kami langsung antarkan ke Jakarta,” tegas Kaharuddin Kadir.
Untuk meyakinkan para mahasiswa, Kaharuddin berjanji akan mendistribusikan berkas tersebut ke instansi terkait: isu umum ke Sekretariat Negara dan DPR RI, isu MBG ke Badan Gizi Nasional, serta isu koperasi ke Kementerian Koperasi.
Sebagai jaminan transparansi agar tidak ada dusta di antara mereka, DPRD Parepare meminta nomor kontak perwakilan mahasiswa guna mengirimkan bukti dokumentasi berupa foto dan video saat penyerahan berkas secara langsung di Jakarta esok hari.
