PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Anggota Komisi III DPRD Kota Parepare dari Fraksi Nasdem, Ahmad Ariady, SE., MH., mengungkapkan rasa frustrasinya terkait pelaksanaan reses yang selama ini dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menggelar pertemuan di kawasan Terminal Lumpue, Ahad (17/05/26).
Ahmad Ariady menjelaskan bahwa meskipun reses diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagai jembatan aspirasi masyarakat ke pihak eksekutif, namun kenyataannya di lapangan jauh dari harapan. Selama hampir dua tahun menjabat, ia merasa aspirasi yang dihimpun dari warga sama sekali tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah kota.
“Selama saya duduk di DPRD kurang lebih dua tahun, semua reses yang saya lakukan tidak pernah terealisasi satu pun. Tidak ada satu pun,” ujar Ahmad Ariady dengan nada kecewa.
Ia menambahkan, kondisi ini membuat posisi 25 anggota DPRD Kota Parepare berada di posisi dilematis atau seperti buah simalakama. Di satu sisi, legislator wajib turun menemui konstituen untuk menjaring aspirasi melalui berbagai tahapan mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan hingga kecamatan. Namun di sisi lain, tidak adanya realisasi anggaran dari eksekutif membuat mereka dicap pembohong oleh warga sendiri.
“Reses ini buat kami anggota DPRD seperti buah simalakama. Kami pikir, pasti kami dibilang pembohong sama warga karena kami yang menjaring aspirasi, bikin kunjungan, dan rapat, tapi ujung-ujungnya tidak pernah terealisasi,” tambahnya.
Kendala Anggaran dan Sorotan Masalah Sampah
Berdasarkan komunikasinya dengan pihak eksekutif, Ahmad Ariady mengungkapkan bahwa alasan utama dari mandeknya realisasi aspirasi ini adalah keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah kota banyak memangkas anggaran untuk kegiatan di luar rutinitas.
Dampak dari defisit anggaran ini salah satunya sangat dirasakan pada sektor pelayanan publik, khususnya penanganan sampah. Sebagai anggota Komisi III, Ahmad Ariady mengaku telah memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mempertanyakan menumpuknya sampah di masyarakat.
Dari pertemuan tersebut, terungkap bahwa DLH Kota Parepare mengalami kekurangan armada pengangkut sampah yang sangat krusial. Kebanyakan armada yang ada saat ini sudah berusia tua, boros bahan bakar, dan frekuensi operasionalnya terpaksa dikurangi dari dua kali sehari menjadi hanya satu kali sehari akibat keterbatasan anggaran BBM.
“Dinas DLH itu kekurangan armada. Armada tua yang boros bensin, di satu sisi anggaran untuk BBM itu kurang. Itu yang menyebabkan sampah sangat bertumpuk,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ahmad Ariady mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor mendesak seperti pengadaan armada sampah baru ketimbang menghabiskan anggaran untuk kegiatan ceremonial atau event-event yang tidak urgen. Ia juga menyarankan agar efisiensi ketat dilakukan, termasuk pada pos anggaran makan minum yang dinilai terlalu besar akibat banyaknya tamu dan acara.
