PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kasus tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Parepare periode 2021-2025 yang tengah viral di media sosial, mendapat tanggapan langsung dari anggota legislatif setempat. Anggota DPRD Kota Parepare dari Fraksi PPP, Rudy Najamuddin, memberikan klarifikasi mendalam dalam pertemuan reses bersama konstituennya di Lagota Cafe pada Sabtu (16/05/26).
Rudy menegaskan bahwa tunjangan perumahan dan transportasi yang diterima oleh para anggota dewan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023. Aturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota dewan yang tidak mendapatkan rumah maupun mobil dinas.
“Tunjangan ini bukan atas permintaan kami. Posisi kami di DPRD itu pasif, hanya menerima. Kami tidak pernah meminta nominal tertentu, melainkan nilainya ditetapkan langsung oleh kepala daerah melalui Peraturan Walikota (Perwali),” ujar legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Bacukiki Barat ini.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa lahirnya Perwali tersebut didasari oleh hasil kajian dari tim appraisal yang bertugas menghitung nilai sewa kendaraan dan rumah yang layak di Kota Parepare. Hasil itulah yang kemudian diserahkan kepada Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Terkait isu miring di media sosial yang mengaitkan kasus ini dengan tindakan korupsi, Rudy memberikan edukasi hukum kepada warga yang hadir. Menurutnya, suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai korupsi jika memenuhi dua unsur utama, yaitu mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan fisik).
“Kami tidak memiliki niat jahat (mens rea) untuk memperkaya diri, dan kami juga tidak melakukan perbuatan (actus reus) untuk mencairkan dana tersebut secara sepihak. Semuanya sudah melalui proses pemeriksaan di Kejaksaan dan Kepolisian, dan kami mengikuti seluruh regulasi yang ada,” tambah Rudy.
Selain membahas tunjangan DPRD, dalam reses tersebut Rudy juga sempat menyinggung permasalahan serupa yang menimpa tunjangan profesi guru di Parepare, yang dinilai mengalami kendala akibat hambatan pengiriman data ke pemerintah pusat.
