PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Bawaslu Kota Parepare melakukan kunjungan dan audiensi dengan pihak Institut Teknologi Habibie dalam rangka menjajaki kerja sama di bidang pendidikan politik dan demokrasi bagi kalangan mahasiswa di lingkungan kampus. Kamis (07/05/26).
Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan ITH tersebut disambut langsung oleh Rektor ITH, Wakil Rektor, Ketua Program Studi, serta jajaran pihak kampus lainnya.
Dalam sambutannya, Rektor ITH, Prof. Dr. Ir. Ansar Suyuti, S.H., M.T., IPU., ASEAN.Eng menyampaikan harapannya agar hubungan antarlembaga dapat terjalin melalui keterbukaan informasi dan kerja sama yang berkelanjutan.
“Kami tentu berharap dapat sama-sama berkolaborasi dengan adanya keterbukaan informasi satu sama lain,” ujar Prof. Ansar.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun menjelaskan bahwa tujuan audiensi itu adalah membangun kerja sama terkait pendidikan politik di lingkungan mahasiswa. Rencana kerja sama tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan dilanjutkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Tujuan kami datang ke sini yaitu menjalin kerja sama terkait pendidikan politik. Kami ingin menawarkan apakah kita dapat membuat MoU terkait pendidikan politik di kalangan mahasiswa. Jika disetujui, nantinya kerja sama ini dapat terus berkembang dan ditambahkan berbagai program lainnya,” jelas Zainal.
Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu Parepare direncanakan akan memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa ITH sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang dibangun. Selain itu, Bawaslu juga akan terus mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kepemiluan.
“Kami akan berusaha melakukan pengawasan partisipatif, termasuk melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kepemiluan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak kampus menyambut baik rencana kerja sama yang ditawarkan. Menurut Prof. Ansar, pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan selama ini telah diterapkan kepada mahasiswa baru, termasuk melalui program pendidikan antikorupsi yang bekerja sama dengan sejumlah instansi.
“Selama ini memang sudah dilakukan pendidikan antikorupsi saat penerimaan mahasiswa baru yang bekerja sama dengan beberapa instansi. Kami juga melihat hal ini sangat perlu sehingga memungkinkan untuk dilakukan penambahan sesi,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa program pendidikan politik dapat diintegrasikan dalam kegiatan latihan kepemimpinan mahasiswa maupun kegiatan akademik lainnya.
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak turut mendiskusikan program pembelajaran berbasis digital melalui penyediaan kelas daring terkait kepemiluan dan demokrasi. Program tersebut nantinya dapat diikuti mahasiswa sebagai sarana peningkatan wawasan politik dan partisipasi demokrasi.
Mahasiswa yang mengikuti program tersebut juga direncanakan memperoleh sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan mereka dalam pendidikan politik.
“Mahasiswa nantinya dapat diberikan sertifikat yang diakumulasikan sebagai nilai tambahan. Jika memungkinkan, kegiatan dapat dilakukan beberapa kali pertemuan setiap minggu dan menyasar seluruh semester,” jelas Prof. Ansar.
