26.6 C
Pare-Pare
Wednesday, April 24, 2024
spot_img

Komisi I DPRD Sudah Agenda RDP Terkait Penonaktifan Sekda Parepare

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Terkait pencopotan Sekertaris Daerah Parepare H. Iwan Asaad Ketua Komisi I DPRD kota Parepare Rudy Najamuddin mengaku sudah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Hal tersebut di sampaikan Rudy Najamuddin pada tim liputan jelajah kota radio mesra selasa (08/08/23).

“Tadi, kita sudah mengagendakan untuk melakukan rapat dengar pendapat tentang penonjoban sekretaris Daerah kota Parepare, dalam hal ini Pak Iwan asaad. Olehnya itu kami di komisi 1 perlu mengklarifikasi, apakah dinonjobkannya sekda ini sudah sesuai aturan atau regulasi yang berlaku, dan sudah sesuai prosedur yang ada. Cuma itu intinya jadi kalau memang sudah sesuai prosedur, nanti kami sebagai wakil rakyat menyampaikan kepada masyarakat Parepare bahwa ini sudah sesuai dengan regulasi dan prosedur yang ada.” Jelas Rudy.

Legislator Partai Persatuan Pembangunan tersebut lanjut mengatakan karena pengangkatan dan pemberhentian seorang PNS dari jabatan Pimpinan tinggi Pratama itu memiliki perbedaan secara prosedural antar sekretaris Daerah dengan JPTP lainnya.

“Misalnya kepala dinas, jadi meskipun sekda dan kepala dinas di daerah kabupaten kota berada di bawah hirarki bupati dan walikota, namun pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam prosedur yang berbeda. Kami cuma ingin mengetahui, apakah sudah sesuai dengan prosedur prosedur dan sesuai aturan-aturan. Karena kalau kita mengikut dari aturan tentu kita tidak boleh lari dari undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara itu sendiri. Jadi ada jelas di undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara, kemudian kita mengacu juga ke Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN, kemudian ada perpres juga yang mengatu perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat sekda, itu di pasal 214 ayat 5 undang-undang nomor 9 2015 tentang pemerintahan daerah juga diatur, dan di Permendagri juga dipertajam itu Permendagri nomor 16 tahun 2003 pasal 12 dan di Permendagri nomor 5 tahun 2005. Inilah sebenarnya yang kita ingin klarifikasi dengan pemerintah daerah. Kalau memang sudah sesuai prosedur, kita welcome. Dan kita apresiasi untuk itu. Jadi saya harap ini tidak ada kisruh, biasa lah ini yang begini-begini cuma¬† perlu dimemang diklarifikasi.” Terang Rudy.

Most Popular

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare