26.7 C
Pare-Pare
Minggu, November 8, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 489

Bawaslu kota Parepare Minta peserta Pemilu Tidak Asal Pasang APK

Akbar Mesra
-
0
Bawaslu kota Parepare Minta peserta Pemilu Tidak Asal Pasang APK

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Bawaslu Kota Parepare Muh. Zainal Asnun mengungkapkan Sejak tanggal 28 November telah memasuki tahapan kampanye beberapa peserta pemilu sudah memasang APK di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh KPU.

“Saya kira di surat keputusan KPU yang dikeluarkan, di situ sudah di jelaskan lokasi-lokasi yang boleh dan dapat ditempati alat peraga. Kalau di tempat umum, sama yang kita lakukan kemarin, koordinasi dengan pemerintah daerah. Ada peraturan walikota yang memang melarang di tempat-tempat zona hijau, di pohon-pohon, kita juga sudah mengundang kemarin dari PLN Telkom. Dan mereka memang tidak mengizinkan adanya APK yang melengket pada tiang-tiang mereka, tetapi dalam masa kampanye ini kita mencoba melakukan koordinasi kembali kalaupun itu masih berlaku, tetap kami akan mengimbau kepada peserta pemilu untuk menurunkan alat peraga itu.” Kata Zainal.

Pemasangan APK tidak boleh dipasang pada tempat umum yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Termasuk di pohon.

Jika ada yang ketahuan melanggar tata kota, maka Bawaslu akan memberikan sanksi pencabutan alat peraga dengan melibatkan Satpol PP.

8 Kelurahan Capai Target Pelunasan PBB Tahun 2023

Akbar Mesra
-
0
8 Kelurahan Capai Target Pelunasan PBB Tahun 2023

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala UPTD Pelayanan PBB dan BPHTB Alamsyah SE., Mengungkapkan untuk PBB kota parepare target 2023 sebesar 5.770.000.000. Sementara per 29 november telah mencapai sebesar 85% atau sekitar 4. 910. 865.746 rupiah.

“Tanggal 30 November pencapaian target sesuai dengan yang target per tanggal 30 November 2023  upaya yang telah kami lakukan itu selain kami lakukan intensitas komunikasi koordinasi dengan kolektor yang ada di kelurahan.” Kata Alamsyah.

Lanjut Alamsyah, Sampai pertengahan tanggal 29 itu pihaknya sudah ada sekitar 8 kelurahan yang telah mencapai realisasi. Yakni, adalah kelurahan kampung Baru, kelurahan Lompoe, kelurahan lemoe, kelurahan sumpang minangae, kampung pisang, kelurahan ujung Sabbang, ujung baru, dan watang Soreang.

“Itu ada beberapa kelurahan yang sudah mencapai target 100 %, dan kami masih mengharapkan untuk intensitas kepada warga informasinya baik melalui informasi langsung, dari kami selaku petugas loket dan juga dari kelurahan untuk menginformasikan bahwa batas pembayaran untuk PBB per tanggal 30 November 2023.” Harap Alamsyah

Kadishub Lakukan Pemantauan dan Pendataan Juru Parkir

Akbar Mesra
-
0
Kadishub Lakukan Pemantauan dan Pendataan Juru Parkir

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kadishub Parepare Fitriani bersama Sekretaris Daerah Kota Parepare melakukan pemantauan dan pendataan juru parkir di kompleks pasar lakessi. Turut hadir Sekretaris Dishub bersama Ka UPTD Pengelola Perparkiran. Kamis (30/11/23). Kepala Dinas Perhubungan kota Parepare mengatakan dirinya memimpin langsung tim untuk penempatan pendataan juru parkir

“Untuk kegiatan ini kami bersama dengan tim. Sda kepala UPTD yang langsung memimpin tim untuk penempatan pendataan juru parkir. Sebenarnya sudah ada pendataan dari kepala UPTD dan kami diminta perbaharui kembali melengkapi dengan adanya nanti peraturan yang baru yang dimulai dengan barcode. Dimana barcode tersebut merupakan identitas daripada jukir.” Kata Firiani.

Lanjut Mantan Camat Bacukiki Barat ini, pihaknya melengkapi data jukir secara lengkap, serta tentunya terus menerus untuk memperbaiki manajemen untuk pengelolaan juru parkir yang ada di kota Parepare.

“Kita dapat melengkapi data jukir secara lengkap, serta tentunya kita terus menerus untuk memperbaiki manajemen untuk pengelolaan juru parkir yang ada di kota Parepare. Kemudian yang kedua dalam pengelolaan tentunya sekarang kami melaksanakan untuk pengaduan. Ada pengaduan layanan, pengaduan untuk parkir, dan juga ada imbauan untuk senantiasa memberi memberi karcis kepada masyarakat yang menggunakan layanan parkir, untuk senantiasa meminta kartunya. Kadi apabila ada masyarakat yang tidak diberikan karcis oleh jukir jangan dibayar.’ tegas Fitriani

Badan Anggaran DPRD Penjabat Walikota Dapat Maksimalkan Anggaran untuk 8 Program Prioritas Penjabat Walikota

Akbar Mesra
-
0
Badan Anggaran DPRD Penjabat Walikota Dapat Maksimalkan Anggaran untuk 8 Program Prioritas Penjabat Walikota

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota Badan Anggaran DPRD kota Parepare yang juga duduk di komisi III DPRD kota Parepare Dr. Kamaluddin Kadir berharap APBD 2024 betul betul bisa di prioritaskan pada 8 program prioritas penjabat walikota Parepare dan  bisa  dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut di sampaikan legislator partai Gerindra tersebut pada program Obras radio mesra Rabu (29/11/23).

“2024 sudah diketuk, walaupun secara total APBD kita yang masih sedikit 16,9 miliar dari total pendapatan 930,7 miliar dibandingkan dengan belanja sisa sebesar 947,7 M ini saya hapal betul karena saya di banggar. Jadi mudah-mudahan APBD kita yang diprioritaskan pada 8 program prioritas penjabat walikota bisa dituangkan dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi kontrol dan pengawasan kami yang ada di DPRD.” Kata Dr. Kamaluddin.

Ketua Percasi Kota Parepare ini juga menilai ada hal yang terbaik juga di APBD terkait dengan honor di tenaga kebersihan karena di honor kebersihan ini ada sekitar 400 kurang lebih, jadi ada kenaikan walaupun sedikit tapi sudah bisa memberikan sedikit harapan terbaik, walaupun kenaikannya cuma 100.000 per orang tapi karena banyak sekitar hampir 500-an juta.

“Karena kalau naik lagi banyak ini menyedot anggaran banyak juga, tapi ada harapan bisa kita tingkatkan sedikit. Jadi kita sudah ingatkan kemarin dinas lingkungan hidup dan biasanya yang bermasalah itu ketika menjelang akhir tahun biasanya kan cuman bersoal pada SK ada verifikasi dan validasi kembali petugas-petugas kebersihan yang harus dilengkapi,  yang diberikan kesempatan kepada mereka untuk melengkapi.” Ungkap Dr. Kamaluddin.

Bappelitbangda Sulsel dan ICRAF Indonesia Pilih Parepare FGD Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Akbar Mesra
-
0
Bappelitbangda Sulsel dan ICRAF Indonesia Pilih Parepare FGD Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bersama World Agroforestry (ICRAF) Indonesia memilih Kota Parepare sebagai tuan rumah pelaksanaan focus group discussion (FGD) atau diskusi terpumpun Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

Diskusi berlangsung di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Parepare, Kamis, 30 November 2023, dibuka resmi Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun, yang dihadiri perwakilan Bappelitbangda Sulsel, Suciati Sapta Margani sekaligus menjadi narasumber, Direktur ICRAF Indonesia, Dr Sonya Dewi, serta utusan dari Kabupaten Barru, Sidrap, dan Pinrang.

Sementara dari Parepare, selain Bappeda, turut hadir SKPD terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP), Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun mengapresiasi Bappelitbangda Sulsel bekerjasama dengan ICRAFT Indonesia menginisiasi menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang akan menjadi framework bagi Pemerintah Daerah di Sulsel dalam penerapan dan pengembangan ekonomi hijau.

“Mengutip arahan Presiden Joko Widodo, bahwa saat ini ekonomi dunia mengarah ke green ekonomi dan Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan juga transformasi menuju ekonomi hijau untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Dan tantangan ekonomi masa depan adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun inklusif dan berbasis masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan,” kata Zulkarnaen.

Namun diakuinya, tekanan terhadap lingkungan yang terus meningkat mengancam pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Karena itu, kata Zulkarnaen, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis untuk pertumbuhan ekonomi hijau.

Zulkarnaen mengemukakan, ekonomi hijau fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan melibatkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pengurangan polusi dan pemanfaatan energi terbarukan.

“Modal alam yang kita miliki dimanfaatkan secara bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi dan menciptakan peluang kesejahteraan social secara menyeluruh. Karena itu, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah dibarengi dengan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku dan pengampuh kepentingan,” tegas Zulkarnaen.

Direktur ICRAF Indonesia, Sonya Dewi dalam kesempatan itu menjelaskan, ICRAF adalah sebuah lembaga penelitian internasional yang sudah 30 tahun bekerja di Indonesia.

Sonya mengungkapkan, ICRAF Indonesia saat ini menjalankan Proyek Sustainable Landscapes for Climate Resilient Livelihoods (Land4Lives) yang didanai oleh Pemerintah Kanada selama lima tahun.

Proyek ini menyasar tiga Provinsi yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Proyek ini hadir sebagai dukungan terhadap penghidupan berketahanan iklim dan ketahanan pangan untuk masyarakat rentan, terutama perempuan dan anak perempuan.

“Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga tingkat desa, Proyek Land4Lives akan membantu memperbaiki tata kelola dan pengelolaan bentang lahan melalui kebijakan pembangunan hijau dan memperkuat ketahanan pangan. Selain itu juga meningkatkan penghidupan petani kecil, masyarakat miskin dan kelompok perempuan kepala rumah tangga,” papar Sonya.

Sonya menekankan, Land4Lives sejalan dengan visi dan misi World Agroforestry (ICRAF) Indonesia. Akses yang setara untuk semua orang dalam memperoleh penghidupan yang layak melalui lanskap yang sehat, produktif, dan lestari.

“Kami merasa terhormat mendapat kepercayaan untuk melaksanakan proyek ini, karena ini menunjukkan dukungan penuh kami untuk upaya pemerintah dalam memperkuat penghidupan masyarakat dan menjaga lingkungan hidup. Lahan untuk kehidupan kita sekarang dan akan datang,” tandas Sonya.

Kolaborasi Jajaran Pemkot Parepare Kolaborasi Masyarakat Bersihkan Pantai Cempae

Akbar Mesra
-
0
Kolaborasi Jajaran Pemkot Parepare Kolaborasi Masyarakat Bersihkan Pantai Cempae

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kolaborasi jajaran Pemerintah Kota Parepare di lingkup Kecamatan Soreang, bersama elemen masyarakat didukung oleh TNI, Polri, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sukses membersihkan dari sampah kawasan Pantai Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Jumat (01/12/23).

Turut hadir dalam kerja bakti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Susianna, Sekretaris DLH Yosep Lobo, Kabid Kebersihan DLH Syahrizal, serta Brigif 11 Badik Sakti.

Camat Soreang, Awaluddin mengatakan, kerja bakti bersama Kecamatan, Kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan masyarakat ini untuk menggugah kebersamaan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, mencegah terjadinya banjir dan bencana lainnya. “Jadi kerja bakti ini atas arahan Bapak Pj Wali Kota yang meminta Camat dan Lurah mengkoordinir kebersihan di wilayahnya masing-masing untuk mencegah banjir dan bencana lainnya memasuki musim penghujan,” kata Awaluddin.

Kepala DLH Susianna turut mengapresiasi gerakan kerja bakti oleh aparat se-Kecamatan Soreang didukung oleh TNI, Polri dan masyarakat yang berhasil membersihkan kawasan Pantai Campae. Puluhan kantong sampah terkumpul dan diangkut dari hasil kerja bakti.

 

“Kami ucapkan terima kasih, karena kerja bakti ini sesuai arahan Bapak Pj Wali Kota, untuk mengantisipasi sedini mungkin potensi terjadinya banjir dan bencana lainnya memasuki musim penghujan. Di samping membuat kawasan Cempae yang merupakan destinasi wisata, terjaga kebersihan dan keindahannya,” ungkap Susianna.

 

Dinkes dan BBPK Selenggaran Pelatihan Manajemen Puskesmas

Akbar Mesra
-
0
Dinkes dan BBPK Selenggaran Pelatihan Manajemen Puskesmas

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Puskesmas dari 27 November – 07 Desember 2023 di hotel Grand Kartika Parepare.

Kabid Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dr. Kasman Makkasau ST., M.Kes di sela kegiatan pada media mengatakan Pelatihan Manajemen tersebut tujuannya untuk meningkatkan dan memberikan kemampuan Manajerial kepada petugas Puskesmas khusus kepada kepala Puskesmas maupun kepala tata usaha.

“Kita ketahui berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2019, di situ jelaskan bahwa seseorang yang akan menjadi kepala Puskesmas itu adalah dengan pendidikan minimal S1 atau D4 berlatar belakang kesehatan, dan telah atau akan mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. Tadi ini adalah salah satu syarat sebenarnya bagi kepala Puskesmas untuk menduduki tugas tambahan sebagai kepala Puskesmas. Namun di Parepare kita ketahui karena kondisi pada saat itu tidak ada penyelenggaraan pelatihan selama covid, maka ada beberapa rekan rekan yang mendapat tugas sebagai kepala Puskesmas belum sempat mendapat pelatihan manejemen puskesmas.” Kata Kasman.

Lanjut Dr. Kasman, Pada tahun 2023 Dinkes berkesempatan melatih semua kepala Puskesmas baik, kepala tata usahanya dan penanggung jawab program yang belum pernah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas diikutkan pada saat ini total peserta yang di latih di angkatan pertama ini adalah 30 orang peserta. Terdiri dari kepala Puskesmas yang belum pernah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas, kemudian semua kepala tata usaha di Puskesmas dan penanggung jawab program puskesmas terutama isi dan penanggung jawab program lainnya untuk di ikutkan melatih kemampuan mereka melakukan usaha-usaha manajemen manajerial di Puskesmas.

“Jadi seperti yang katakan tadi, bahwa pelatihan ini kita kerja samakan, kita keLolah bersama dengan balai besar bagian kesehatan masyarakat. Karena BBPK inilah institusi yang berhak mengeluarkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas, tadi sebagai salah satu syarat untuk menduduki tugas sebagai kepala Puskesmas. Jadi nara sumber itu ada dari BBPK Makassar, dinas kesehatan provinsi, dan beberapa praktisi itu semua difasilitasi oleh BPPPK Makassar.” Jelas Kasman

Tambah Kasman, setiap hari mereka menerima materi sesuai dengan bidang teknis kemampuan pemateri yang ada, pada intinya diajarkan tentang kebijakan dasar puskesmas, bagaimana pengelolaan manajerial Puskesmas perbaikan perencanaan yang penganggarannya sampai dengan evaluasinya akan diajarkan selama 10 hari.

“Di pelatihan ini itu ada 4 hari tatap muka teori, 3 hari berupa penugasan komperhensif tapi tetap dikelas. Jadi dia diberikan tugas bagaimana melakukan perencanaan, bagaimana melakukan evaluasi, dan melakukan pengawasan selama tiga hari. Kemudian di hari dua hari sebelum berakhir itu sudah ada praktek kerja lapangan. Kemudian pada akhir latihan nanti itu akan ada evaluasi sehingga dilihat apakah peserta yang hadir disini berhak dinyatakan peserta yang lulus ataupun tidak. Jadi tetap ada evaluasi pada akhir sesi nanti ny pada hari ke 10.” Tambah Dr. Kasman

Terkait Kompensasi Kerusakan Peralatan Listrik Akibat Pemadaman Bergilir, PLN Mengacu Pada Regulasi

Akbar Mesra
-
0
Terkait Kompensasi Kerusakan Peralatan Listrik Akibat Pemadaman Bergilir, PLN Mengacu Pada Regulasi

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemadaman listrik bergilir yang di lakukan PLN membuat banyak masyarakat yang mengeluh, selain tidak bisa beraktifitas normal karena tidak beroperasinya alat yang menggunakan listrik, masyarakat juga banyak yang mengeluh karena adanya kerusakan peralatan elektronik Mereka serta melonjaknya pembayaran rekening listrik mereka.

Merespon hal tersebut Manager PT. PLN UP3 Parepare Robert Rumsaur pada media beberapa waktu lalu mengatakan jika biaya operasional membengkak mungkin iya, tapi tapi kalau mati lampu terus biaya rekening listriknya mahal mungkin tidak.

“Kalau terkait dengan pembayaran listrik kalau secara real, secara fakta kalau yang kami ketahui dan memang benar adanya. Sebenarnya yang dibayar itu adalah yang menyala. Jadi kalau mati lampu terus listriknya jadi membengkak, Saya di sini juga jadi bertanya, kecuali kalau mahal karena listrik mati terus biaya operasional lainnya jadi bengkak mungkin, tapi kalau mati lampu terus biaya rekening listriknya mahal saya kira nggak, itu terbalik” Kata Robert.

Sedangkan terkait kompensasi terkait dengan pertanyaan mengenai kompensasi peralatan alat elektronik memang dari PLN pasti mengacu ke regulasi yang sudah di atur di Permen ESDM no 18 Tahun 2019.

“Kemudian terkait dengan pertanyaan mengenai kompensasi peralatan alat elektronik, memang dari PLN pasti mengacu ke regulasi. Mungkin saya tidak akan berbicara banyak, tetapi biasanya kami sifatnya menampung, dan kami melakukan pemetakan menampung semua keluhan yang ada. Dan kami melakukan pemetaan dan melakukan pengecekan. Jika memang seperti itu akan di proses sesuai dengan informasi.” Jelas Robert

Anggota Komisi III DPRD kota Parepare, Harap Dewan Rekrut Tenaga Ahli Putra Daerah.

Akbar Mesra
-
0
Anggota Komisi III DPRD kota Parepare, Harap Dewan Rekrut Tenaga Ahli Putra Daerah.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota DPRD kota Parepare Dr. Kamaluddin Kadir berharap tenaga ahli atau pakar di DPRD nantinya semakin banyak diisi oleh putra putra daerah. Hal tersebut diungkapkan Dr. Kamaluddin pada program Obras radio mesra Rabu (29/11/23).

“Sekarang ini, di tahun periode kita ini, kita coba-coba memaksimalkan dengan tenaga-tenaga yang ada di daerah. Guru-guru besar kita juga sudah banyak seperti yang di katakan pak h AS Oedin, luar biasa guru-guru besar kita. Jadi ada beberapa guru besar kita yang kita sudah jadikan sebagai tenaga ahli pakar yang ada di DPRD seperti Dokter Zainal, Dokter Nasir, Profesor Doktor Amaludin S.Hum, mungkin juga beliau nanti salah satu pakar Bapak Profesor Doktor H Bachtiar.” Kata Dr. Kamaluddin.

Lanjut Dr. Kamaluddin yang juga kembali maju di Pileg 2024 lewat dapil ujung partai Gerindra no urut 1, kalau mendengarkan orasi ilmiah singkat dari profesor Dr. Bahtiar Tijjang saat pengukuhan, yang tertangkap menyodorkan konsep yang bagus dengan pendekatan marketing yang substainabel dengan pendekatan marketing islamic luar biasa.

“Jadi kalau dulu marketing tidak memandang pendekatan islamicnya mungkin kita mungkin kalau kita berproduksi sembarang saja produksinya apakah itu barang barangnya diambil secara ilegal atau bagaimana, tapi kemarin konsep berpikirnya beliau bagaimana kita mengelola produksi marketing pemasaran ini dengan memakai produk yang halal. Itu luar biasa sumber daya alam, sumber daya manusia yang sifatnya halal. Jadi nanti hasilnya juga halal dan bisa dinikmati juga orang dengan berkah, ini luar biasa pemikiran beliau. .” Ungkap Dr. Kamaluddin

Pemkot Sosialisasi Perwali Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Akbar Mesra
-
0
Pemkot Sosialisasi Perwali Tentang Percepatan Penurunan Stunting

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melaksanakan sosialisasi peraturan Wali Kota Parepare nomor 45 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) Bidang Kesehatan, dr. Djunaidi M Dachlan, dibuka oleh Pj Walikota yang diwakili Sekda Parepare Husni Syam, di Ruang Pola, Kamis (30/11/23).

Kesempatan itu, Husni Syam mengatakan, sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya untuk melakukan percepatan penurunan stunting menuju zero 2030. Husni menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab stunting pada anak, sehingga melalui kegiatan ini bisa menjadi bekal untuk memberikan upaya-upaya penurunan stunting dan mengedukasi masyarakat. “Stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang dan kecerdasannya jika dibandingkan dengan umurnya,” ujar dia.

Menurutnya, kehadiran Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2022 ini akan menjadi kepastian hukum dan pedoman yang mengatur percepatan penurunan stunting di Kota Parepare, sehingga terwujud sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. “Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara komprehensif, terpadu oleh unsur pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya,” ungkapnya.

Husni Syam menjelaskan, pengaturan penurunan stunting di Kota Parepare bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik dan berkualitas serta meningkatkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

1...488489490...855Halaman 489 dari 855

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare