27.3 C
Pare-Pare
Senin, November 2, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 197

Parepare Siapkan Paket Kebijakan Karajae Berkolaborasi BUMN-Stakeholder Dukung Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Akbar Mesra
-
0
Parepare Siapkan Paket Kebijakan Karajae Berkolaborasi BUMN-Stakeholder Dukung Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kota Parepare, kini sudah memasuki tahap Coaching Clinic IV sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parepare.

Dukungan Ketua TAPD dalam hal ini Sekretaris Daerah Parepare dinilai penting terutama untuk mendorong pelaksanaan paket kebijakan sanitasi yang disebut Karajae. Karajae adalah akronim dari Kolaborasi untuk mewujudkan capaian implementasi sanitasi.

Pembahasan Dukungan Ketua TAPD, Paket Kebijakan Karajare, dan Coaching Clinic IV berlangsung di ruang rapat Sekda Parepare, Kamis (13/11/25), yang dihadiri langsung Sekda Amarun Agung Hamka, Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun, jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait, para stakeholder di antaranya Pertamina Parepare yang dihadiri oleh Muh Agung Endriyanto selaku Fuel Terminal Manager, perwakilan Bank Sulselbar, hingga Ketua BAZNAS Parepare Irwan Yusuf Caco.

Hadir dari Pemprov Sulawesi Selatan, yakni Bappelitbangda, serta dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian PU Sulsel sekaligus Konsultan Fasilitator PPSP Provinsi Sulsel, Andi Rista Tanrasula beserta jajaran.

Sekda Amarun Agung Hamka dalam kesempatan itu menekankan, saat ini dibutuhkan implementasi yang nyata dari pelaksanaan SSK melalui program PPSP. “Saat ini adalah fase implementasi. Karena kondisi keuangan Parepare, ditambah tahun 2026 terjadi pemotongan TKD sehingga dibutuhkan dukungan mitra BUMN di Parepare,” ujar Hamka, sapaan Sekda.

Hamka mengemukakan, dukungan BUMN nantinya akan menjadi bahan laporan ke pemerintah pusat saat dilakukan evaluasi kepala daerah. “Setiap tahun kepala daerah dievaluasi, saat itu kami akan laporkan bentuk dukungan BUMN di Parepare terhadap program nasional,” ungkap Hamka

STIKES Fatimah Parepare Gelar Wisuda dan Penyumpahan Ahli Madya Keperawatan Program Studi D III keperawatan

Akbar Mesra
-
0
STIKES Fatimah Parepare Gelar Wisuda dan Penyumpahan Ahli Madya Keperawatan Program Studi D III keperawatan

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Fatimah Parepare menggelar Wisuda dan penyumpahan ahli madya keperawatan proram studi diploma tiga keperawatan Di gedung islamic center kota parepare Sabtu (15/11/25).

Ketua STIKES Fatimah Parepare Ns. Henrick Sampeangin, S.Kep,.M.Kes di temui Usai Kegiatan mengatakan Yang istimewa tahun ini, karena dari 52 mahasiswa yang di wisuda kurang lebih 15 alumni yang akan diseleksi ke Jepang.

“Artinya setiap tahun sudah meningkat, mereka lebih terbuka untuk cakrawala untuk luar negeri tidak hanya dalam negri, mereka sudah lebih maju ke dunia global, mereka sudah percaya diri untuk berani keluar negeri. Untuk itu kami juga rencana mau audience dengan pak wali, mungkin dengan Depnaker, anak-anak kami ada rencana mau berangkat tolong disupport.” Kata Hendrick.

Lanjut Ns. Hendrick, beberapa kegiatan penelitian pengabdian dari kampus kalau pemda bisa bersinergi untuk itu sangat di harapkan.

“Kalau yayasan berkenan, kebetulan masih ada D3, dan S1 perawat, D3 dipertahankan, D3 untuk jadi khusus untuk alumni Care Giver dalam negeri, dan luar negeri Jepang, jerman, Arab dan lain lain, itulah yang mau difokuskan kedepan D3 itu. S1 tetap ada untuk vokasi, karena banyak juga anak anak tidak sanggup S1, malah diadvokasi yang punya peluang keluar negeri.” Ungkap Hendrick

Perubahan Status Pada KTP di sertakan SK Pensiun

Akbar Mesra
-
0
Perubahan Status Pada KTP di sertakan SK Pensiun

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Merespon pertanyaan pendengar radio Mesra lewat program Obras Jumat (14/11/25) tentang perubahan status pekerjaan non ASN atau pekerja swasta pada KTP, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Ayatulllah mengatakan perubahan tersebut sebut tentunya dengan persyaratan harus melampirkan SK pensiun, sedangkan untuk pekerjaan swasta belum ada.

“Pihak-pihak yang umumnya dirubah status pekerjaan menjadi pensiunan, khususnya perubahan pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga itu, seperti PNS, TNI dan karyawan BUMN. Tentunya dengan persyaratan harus melampirkan SK pensiun. Sedangkan untuk pekerjaan swasta pengetahuan kami tidak. Jika pekerjaan dilakukan secara mandiri, selain bekerja di perusahaan BUMN, maupun di BUMD maka melampirkan surat keterangan dari kelurahan. Ucap Ayatulllah

Perubahan status pekerjaan pada KTP adalah langkah administratif yang penting untuk memperbarui data kependudukan. Ada beberapa Alasan Perubahan Status Pekerjaan pada KTP diperlukan, Kesesuaian identitas untuk administrasi, Persyaratan pengajuan kredit atau pinjaman, Proses pengurusan pajak, Kebutuhan beasiswa atau seleksi kerja , Bukti status pekerjaan resmi .

Ketua DPRD Parepare Dukung Inisiasi  Desain Parepare Jadi Daerah Ramah Distabilitas

Akbar Mesra
-
0
Ketua DPRD Parepare Dukung Inisiasi  Desain Parepare Jadi Daerah Ramah Distabilitas

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir mendukung dan mengapresiasi inisiasi untuk mendesain Parepare nanti ke depan ini menjadi daerah yang ramah distabilitas. Hal tersebut di sampaikan H. Kaharuddin Kadir saat di temui usai kegiatan workshoop Aksebilitas bagi disabilitas di kota Parepare yang di selenggarakan YLP2EM di lagota Parepare belum lama ini.

“Perda yang sangat bagus, dari sisi kontennya, materinya, tetapi kita mau Perda ini lebih implementatif. Itu sebabnya tadi saya coba memberikan ide, bagaimana kalau kita mendesain Parepare nanti ke depan ini menjadi daerah yang atau kota yang ramah distabilitas, sesuai dengan Perda no 7 tahun 2023 ini. Caranya, kita mau YLP3EM yang menjadi fasilitator untuk membentuk kelompok lintas sektoral, nanti kita coba berikan anggaran di APBD pokok, untuk mengirim tenaga-tenaga untuk ikut pendidikan terkait juru bahasa isyarat.” Kata H. Kaharuddin Kadir.

H. Kaharuddin kadir juga menyoroti masih kurangnya juru bahasa isyarat tempat-tempat pelayanan seperti Puskesmas, kelurahan, ke rumah sakit, contoh yang disampaikan tadi dari kantor dinas DP3A, karena ada kejadian, korbannya disabilitas, mereka sangat terkendala terkait dengan mengambil keterangannya.

“Ini sebuah contoh yang miris sekali, oleh karena itu kita berharap ke depan, tidak ada lagi, seperti itu. Jadi seluruh kantor pelayanan, ada juru bahasa isyarat. Kalau ada disabilitas datang berobat di Puskesmas, kelurahan untuk mengurus administrasi, tidak ada kendala lagi. Semua bisa dilayani dengan bagus, dan itulah tujuan Perda ini, untuk memberi pelayanan yang sama terhadap semua orang, baik penyandang stabilitas, maupun yang normal. Kalau saya tidak perlu terkendala dengan perwali, karena masih banyak pasal yang bisa kita laksanakan Tanpa perwali, memang pasal yang meminta untuk ada perwali itu juga, harus segera didorong, tapi sebenarnya perwali itu ada pada unit kerja teknis.” Jelas H. Kaharuddin.

Parepare Kembangkan Informasi Geospasial dan Simpul Jaringan Dukung Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Bukti

Akbar Mesra
-
0
Parepare Kembangkan Informasi Geospasial dan Simpul Jaringan Dukung Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Bukti

MAKASSAR, RADIOMESRA. CON — Kota Parepare terus bergerak mengembangkan Informasi Geospasial dan Simpul Jaringan. Pengembangan ini penting untuk mewujudkan keterpaduan data lintas sektor, memperkuat kolaborasi antarinstansi, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis bukti (evidence based planning).

Karena itu, Pemerintah Kota Parepare mengutus Perangkat Daerah terkait pendidikan, kesehatan, perindustrian dan ketenagakerjaan selaku produsen data geospasial, serta Bappeda sebagai analisis data geospasial mengikuti Pelatihan Pengembangan Informasi Geospasial dan Simpul Jaringan di LPPM Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Pelatihan yang berlangsung dua hari, Kamis hingga Jumat (6-7/11/25) di Gedung LPPM Unhas Lantai 5 Puslitbang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu, diikuti oleh Sekda Parepare Amarun Agung Hamka, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Plt Kepala Bagian Perekonomian dan SDA A Mukti A Mahmud, Wali Data Spasial Bappeda, serta produsen data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Kepala Puslitbang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil LPPM Unhas Prof Dr Nurjannah Nurdin selaku Ketua Tim PPIG LPPM Unhas mengemukakan, bahwa Geopasial dan Informasinya diatur dengan UU No4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang menerangkan bahwa Informasi Geospasial (IG) adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Hijrah Day Siap Hadir Di Parepare

Akbar Mesra
-
0
Hijrah Day Siap Hadir Di Parepare

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Hijrah Day  menggelar kegiatan Lovestival 2025. Ketua Panitia kegiatan ditemui tim liputan jelajah kota di tengah persiapan di sobat kafe Kamis (13/11/25) Zul Afiat mengatakan Dalam konsep satu kegiatan dirinya tidak sembarang mengangkat sebuah tema.

“Tema kita ini minta temanya religius, kita mengangkat tema hijrah lovefestival, di mana teman-teman anak muda, kata hijrah itu artinya berpindah dari yang baik menuju lebih baik. Harapannya, dengan event ini terlaksana, anak-anak muda, masyarakat Parepare yang baik menuju lebih baik. Kemudian love festival menandakan tentang cinta kepada kota Parepare, apalagi Parepare ini disebut sebagai Kota cinta.” Kata Zul.

Lanjut Zul,  yang terlibat dalam kegiatan ini sebagai pelaksana yang digagas oleh event organizer Malomo bersama dengan komunitas yang banyak komunitas yang terlibat disini karena punya konsep, punya gagasan bahwa bagaimana komunitas-komunitas anak muda yang ada di Parepare ini mampu ber kolaborasi.

“Kita sebagai penyelenggara, tapi pointer-pointer terlaksana kegiatan tetap orang yang ada di bidangnya. Contoh BKPRMI terkait lomba Azan itu merupakan rangkaian. BKMT dia terkait dengan lomba qasidah, begitu juga dengan lembaga KPK dan lain-lain. Itu semua kita ajak berkolaborasi, dalam rangka mendukung kegiatan kita ini, begitu juga dengan pemerintah Kota, kita sudah audience dengan pak wali, kita sudah dapat Restu baik perijinan tentunya didukung juga oleh kementerian agama.” Ungkap Zul

Perizinan Pendirian Masjid Ada Di FKUB

Akbar Mesra
-
0
Perizinan Pendirian Masjid Ada Di FKUB

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Menanggapi banyak masjid yang di bangun berdekatan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) kota Parepare H. Andi Mulyadi mengatakan terkait perijinan pendirian masjid saat ini kewenangan ada pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dewan masjid Indonesia cuma menyarankan bahwa dulu masjid itu Ada jaraknya.

“Kalau perizinan itu biasanya di FKUB Kita ini, dewan masjid sebagai anggota disana kita cuma menyarankan, bahwa dulu masjid itu Ada jaraknya, tapi sekarang, setelah ini tidak ada, cuma ada yang mengatakan bahwa kalau ada jemaah 100 bertanda tangan itu sudah bisa dibuatkan rekomendasi Dari FKUB, di FKUB ada tokoh agama, dari kementerian agama,” kata H. Muliadi.

Pengurus PWI Provinsi ini juga menambahkan, untuk sekarang ini DMI kota Parepare dalam waktu dekat akan mengadakan pelatihan operator masjid.

“Kita dewan masjid, rencana dalam waktu dekat akan mengadakan pelatihan operator masjid. Operator, supaya tidak rancu nanti. ini tidak langsumg dan ini bertahap akhir bulan 12 kita kan adakan pelatihan operator mesjid.” Ungkap H. Muliadi

Perumahan Lama Sebelum Penertiban Belum Menyerahkan Aset ke Pemda

Akbar Mesra
-
0
Perumahan Lama Sebelum Penertiban Belum Menyerahkan Aset ke Pemda

PAREPARE, RADIOMESRA. COM -Legislator Gerindra yang juga ketua Komisi I DPRD kota Parepare Dr. H. Kamaluddin Kadir yang pada periode sebelumnya duduk di komisi III DPRD kota Parepare lewat program Obras Belum lama ini mengatakan masih ada beberapa perumahan yang belum menyerahkan asetnya kepada Pemda, adalah perumahan-perumhan lama.

“Terkait dengan masih ada  perumahan yang belum menyerahkan aset, sementara palem ini belum menyerahkan aset, dijelaskan bahwa terakhir, kami waktu di komisi III tidak ada lagi. kami pastikan, pihak developer atau perumahan tidak menyerahkan dulu sebelum dilaksanakan pelaksanaan pembangunan dilakukan. Yang terjadi selama ini, adalah perumahan-peruman lama sebelum diadakan penertiban.” Ujar Dr. H. Kamaluddin.

Ketua Harian Partai Gerindra ini berharap sebaiknya memang dari dulu, sebelum di lakukan, baik fasum itu sudah harus diserahkan ke pemerintah, agar supaya intervensi APBD nantinya ketika ada yang ingin dilakukan oleh pemerintah atau aspirasi masyarakat yang ada di sana pemerintah bisa masuk ke situ.

“Kami sudah mengimbau PUPR jangan sampai nanti ada musibah, baru kita masuk. Masuk dulu, sambil kita lakukan penyerahan administrasi oleh pihak developer ke pemerintah daerah. Kita minta, supaya tertib, agar supaya penanganan sekitar lingkungan kita bisa lebih bagus, terhindar dari banjir, terhindar dari masalah-masalah sosial yang lainnya.” Harap H. Kamaluddin Kadir

Pemkot Parepare Serahkan RAPBD 2026 ke DPRD, Targetkan Pembahasan Tepat Waktu dan Transparan

Akbar Mesra
-
0
Pemkot Parepare Serahkan RAPBD 2026 ke DPRD, Targetkan Pembahasan Tepat Waktu dan Transparan

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Pemerintah Kota Parepare secara resmi menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, dalam rapat paripurna yang digelar Kamis, (13/11/25).

Rapat paripurna dengan agenda tunggal tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Parepare, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir, dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan.

Dari eksekutif, hadir mewakili Wali Kota Parepare, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, didampingi para Staf Ahli, Asisten, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Kepala Bagian, Camat, dan Lurah se-Parepare.

Dalam kesempatan itu, Sekda Amarun Agung Hamka menyampaikan bahwa kehadiran Pemerintah Kota Parepare dalam rapat paripurna ini bertujuan untuk menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

“Ini merupakan wujud konkret kerja bersama setelah penetapan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, serta kesepakatan bersama DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS),” jelas Amarun Hamka.

Lebih lanjut, alumni STPDN itu menuturkan bahwa dokumen RAPBD yang diserahkan memuat program-program prioritas yang akan menjadi pedoman kerja bagi seluruh perangkat daerah dan menjadi acuan dalam pembahasan bersama DPRD.

Dalam paparannya, Sekda Hamka memaparkan proyeksi keuangan daerah tahun 2026. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp865,30 miliar, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp301,2 miliar, dan Dana Transfer sebesar Rp 564,5 miliar. Sementara itu, total Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 888,3 miliar, meliputi: Belanja Operasi sebesar Rp 839,54 miliar, Belanja Modal sebesar Rp 44 miliar, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 5 miliar

 

Lapas kelas IIA Parepare Laksanakan Kegiatan Sosial Dalam Rangka Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Akbar Mesra
-
0
Lapas kelas IIA Parepare Laksanakan Kegiatan Sosial Dalam Rangka Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Parepare melaksanakan kegiatan sosial dalam rangka bhakti kementerian imigrasi dan pemasyarakatan pertama tahun 2025, Kamis (13/11/25). Kegiatan ini mengusung tema satu langkah satu semangat satu pengabdian untuk bangsa.

Kepala lapas Parepare Martin mengatakan dalam rangkaian kegiatan ini ada beberapa kegiatan bersamaan, yaitu kegiatan donor darah, kemudian juga ada kegiatan bakti sosial, pemberiaan sembako  kemudian juga melaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang ada di sekitar lapas.

“Sasarannya adalah, untuk donor darah yaitu pegawai yang ada di lapas parepare, masyarakat atau pengunjung, keluarga narapidana, juga ada masyarakat yang kebetulan lewat, mau ikut berpartisipasi juga diberi kesempatan. Untuk pemberian sembako, kami menyasar beberapa masyarakat di sekitar lapas yang memang layak mendapatkan bantuan sembako. Kemudian juga ada teman-teman dari ojol online juga ada, dan juga ada juga keluarga warga binaan yang memang layak mendapatkan bantuan. Untuk pelayanan kesehatan juga, kami nyasar petugas, juga masyarakat daerah sini, pengunjung, warga binaan juga, ada masyarakat di sini.” Kata Martin.

Lanjut Martin Mengungkapkan, kegiatan tersebut di laksanakan semuanya di halaman depan kantor lapas, untuk donor darah sendiri  melibatkan PMI kota Parepare.

“Alhamdulillah PMI mensuport kegiatan tersebut, untuk kegiatan bansos, kita laksanakan di kantor, kita memberikan bantuan bansos itu masing-masing orang itu kita kasih 5 kilo beras, 1 liter minyak goreng ,1 kilo gula, 1 kilo tepung, ada juga susu, teh, yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Alhamdulillah kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik, dan apa yang kami lakukan, semoga dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, baik yang membutuhkan darah.” Jelas Martin.

1...196197198...847Halaman 197 dari 847

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare