PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, S.H., menyoroti persoalan mendasar di tengah masyarakat terkait perubahan desil penerima bantuan sosial (bansos). Hal tersebut disampaikannya dalam agenda penyerapan aspirasi bersama warga dan pimpinan DPRD Kota Parepare, Ahad (08/11/26).
Politisi PKS Dapil Bacukiki Barat ini menjelaskan, pengajuan bantuan atau usulan dari masyarakat kini wajib melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem ini hanya dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Agustus (periode bulan 7 sampai 8) serta bulan Februari hingga Maret. Melalui sistem ini, data usulan warga dimasukkan sehingga penerima bantuan tidak bisa lagi saling tukar.
“Kalau labaso yang mengusulkan, tidak mungkin labaso yang terima. Begitu juga sebaliknya, karena melalui SIPD bantuan bisa disalurkan, dan teknik yang paling bagus adalah melalui sistem kelompok,” ujar Sappe.
Kendati demikian, Sappe mengungkapkan adanya persoalan di lapangan di mana banyak warga yang sebelumnya berada di desil 1 sampai 4 tiba-tiba berubah menjadi desil 6 sampai 10. Akibat perubahan status ini, mereka dipastikan tidak lagi bisa mendapatkan bantuan karena dianggap telah mampu secara ekonomi.
“Persoalan yang timbul, banyak masyarakat yang semestinya di desil 1 sampai 4, ternyata tiba-tiba berubah menjadi desil 6 sampai 10. Ini yang menjadi persoalan mendasar di masyarakat Kota Parepare,” tambahnya.
Sebagai mitra kerja kementerian dan dinas sosial, Sappe menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menampung dan mencatat aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada pemerintah kota. Ia juga mengingatkan bahwa DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi (pembuatan peraturan daerah), sementara kewenangan eksekusi sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
“DPRD hanya bertanggung jawab menyampaikan dan menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Eksekusinya ada di tangan pemerintah,” tegasnya.
Ia pun berpesan kepada masyarakat agar mengusulkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang peningkatan pendapatan ekonomi, bukan sekadar menuruti keinginan semata.
