PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Anggota DPRD Kota Parepare dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Indriasari Husni, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang dilaksanakannya selama dua hari, yakni tanggal 7 hingga 8 November 2026 di Dapil Soreang. Dalam kegiatan tersebut, keluhan utama yang mendominasi aduan warga berkaitan dengan persoalan desil data kesejahteraan sosial (DTKS).
Hj. Indriasari mengungkapkan bahwa persoalan desil ini sangat merugikan masyarakat di lapangan. Ia menemukan sejumlah kasus di mana warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan justru terkendala sistem akibat ketidaksesuaian data.
“Keluhan masyarakat itu rata-rata cuma masalah desil. Desil ini sangat merugikan masyarakat. Contohnya, ada warga yang disuruh memasukkan data lewat barcode aplikasi bansos, padahal dia tidak punya mobil, tetapi di data tercatat memiliki mobil. Akibatnya, beasiswa anak dan BPJS mereka jadi hilang,” ujar Hj. Indriasari Husni, Ahad (8/11/2026).
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, persoalan serupa juga kerap ditemukan saat warga berurusan dengan Dinas Sosial. Ia menyayangkan sistem aplikasi cek bansos yang kerap kali menyulitkan masyarakat kecil. Oleh karena itu, ia memberikan solusi agar warga yang mengalami kendala data dapat melaporkannya langsung ke pihak kelurahan, agar pihak kelurahan yang meneruskan aduan tersebut secara resmi ke Dinas Sosial.
Selain persoalan desil dan bansos, Hj. Indriasari juga menerima aduan terkait infrastruktur drainase di wilayah RT 4 / RW 8, serta keluhan warga mengenai usulan pembangunan fisik atau pokir (pokok-pokok pikiran) yang belum terealisasi selama dua tahun terakhir akibat ketiadaan dana pokir di DPRD.
“Karena sudah dua tahun tidak ada pokir, maka dari kemarin saya reses sampai sekarang tujuannya cuma mau mengambil kembali usulan-usulan yang kemarin untuk saya perjuangkan dan usulkan kembali untuk tahun depan,” pungkasnya.
