PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, S.H., menyoroti pentingnya validitas data dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu di Kota Parepare. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Bacukiki Barat ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan verifikasi faktual secara langsung ke lapangan guna melihat kondisi riil masyarakat.
Menurut Sappe, acuan data yang kerap hanya bersandarkan pada tingkatan Desil 6 hingga 10 sering kali menimbulkan kerancuan di tengah masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, banyak warga yang secara faktual masih layak masuk dalam kategori Desil 1 sampai 4 (penerima bantuan), namun justru tercatat di desil atas.
“Ini kan berdasarkan data saja itu tingkatan desil 6 sampai 10. Tetapi ketika kita turun verifikasi secara faktual, ternyata memang masih banyak masyarakat yang seharusnya masih diangka desil 1 sampai 4, tapi kok bisa di desil 6 sampai 10? Ini yang menjadi rancu,” ujar Sappe saat menjadi narasumber dalam program Obras, Sabtu (31/10/26).
Oleh karena itu, Sappe mengimbau agar pemerintah daerah membuka ruang perbaikan data melalui mekanisme berjenjang. Warga yang merasa berhak namun mengalami kenaikan desil dapat mengusulkan kembali perubahannya melalui pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk diteruskan ke musyawarah kelurahan.
“Makanya bisa diusulkan kembali untuk perubahan desil. Bisa kita usulkan melalui RT dan RW, kemudian RT-RW yang mempunyai tanggung jawab untuk mengusulkan kembali di setiap musyawarah kelurahan, lalu diusulkan ke Dinas Sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sappe menegaskan bahwa Dinas Sosial nantinya berkewajiban melakukan pendampingan serta verifikasi faktual secara langsung untuk melihat tingkat ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Ia juga mengingatkan agar alokasi anggaran belanja wajib (mandatory spending) pemerintah, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, benar-benar berpihak kepada warga miskin yang layak dibantu tanpa terjebak pada sekat desil semata.
“Data itu boleh bohong, data itu boleh tidak nyata, data itu boleh fiktif, makanya senantiasa melakukan verifikasi secara faktual,” tegas Sappe. Ia memastikan, jika warga yang berada di desil 6 ke atas terbukti masih dalam standar ekonomi rendah, maka status desil mereka wajib diubah ke desil 1 hingga 4 agar hak-hak kesejahteraannya terpenuhi.
