PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Menanggapi adanya anggapan ketidakadilan terkait skema penggajian antara pengurus koperasi dan manajer pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD-KMP), Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Parepare, Laode Arwah Rahman, memberikan klarifikasi mendalam mengenai perbedaan posisi dan mekanisme penggajian kedua pihak tersebut.
Laode Arwah Rahman menjelaskan bahwa pengurus koperasi dan manajer pendamping merupakan dua entitas yang berbeda secara fungsi, legalitas, maupun skema pengupahan. Manajer atau pendamping yang direkrut oleh pemerintah pusat merupakan tenaga kerja profesional yang dialokasikan khusus untuk bekerja full-time mengelola bisnis harian koperasi.
“Manajer pendamping ini adalah tenaga kerja profesional yang diangkat untuk mengelola bisnis koperasi dari jam ke jam. Karena sifat pekerjaannya yang full-time sebagai pegawai operasional, gaji mereka dialokasikan langsung dari anggaran pemerintah pusat melalui APBN untuk penguatan KD-KMP,” terang Laode.
Sementara itu, untuk pengurus koperasi, Laode menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengurus adalah pemegang amanat tertinggi dari rapat anggota yang berfungsi sebagai pimpinan organisasi, bukan pegawai harian operasional.
“Pengurus itu adalah pimpinan organisasi pemegang amanat anggota, bukan pegawai harian. Oleh karena itu, skema pengupahannya berbeda. Pengurus memperoleh insentif atau honorarium dari persentase keuntungan operasional usaha koperasi serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU),” jelasnya.
Ia menambahkan, pengangkatan manajer profesional dari pusat dilakukan demi efisiensi, pengawasan, serta efektivitas pengelolaan modal negara dan barang subsidi yang dikelola koperasi. Diharapkan dengan pemahaman ini, tidak ada lagi salah paham terkait perbedaan peran serta hak keuangan antara pengurus dan manajer pendamping di lapangan.
