PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (21/09/26).
Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi-fraksi di DPRD memberikan serangkaian catatan kritis, evaluasi, hingga dukungan terhadap arah kebijakan perubahan anggaran Pemerintah Kota Parepare.
Juru Bicara Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi (Gemoi), H. Asy’ari Abdullah, menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen kebijakan yang elastis dan adaptif. Fraksi Gemoi memberikan beberapa catatan evaluatif penting terkait capaian keuangan daerah pada akhir semester pertama.
“Realisasi belanja daerah baru mencapai Rp451 miliar atau 45,06 persen dari pagu Rp888,74 miliar. Angka ini belum ideal karena mestinya menembus minimal 50 persen, atau terdapat kekurangan sekitar Rp43,86 miliar,” ujar H. Asy’ari Abdullah.
Ia menambahkan, capaian belanja modal justru sangat mendesak untuk dicermati karena baru terealisasi sebesar Rp0,92 miliar atau 1,75 persen dari pagu Rp52,37 miliar. Sementara dari sisi pendapatan, realisasinya mencapai Rp417 miliar atau 48,20 persen dari pagu Rp865 miliar. Fraksi Gemoi mendesak Pemkot Parepare menyusun roadmap percepatan yang terukur, melakukan digitalisasi retribusi parkir tepi jalan umum, serta memperluas basis penerimaan guna mencegah kebocoran anggaran.
Sementara itu, Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh juru bicaranya, H. Asmawati, menyampaikan pemahaman bahwa perubahan APBD merupakan penyesuaian terhadap dinamika kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019.
“Kami menyambut baik upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dan penyesuaian belanja operasi diharapkan dapat memperkuat pembiayaan pembangunan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap H. Asmawati.
Fraksi Nasdem juga mendukung dialokasikannya Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kesiapsiagaan keadaan darurat, serta mencermati pemanfaatan SiLPA untuk kesinambungan program serta pengeluaran pembiayaan yang diarahkan pada pembayaran kewajiban pokok utang daerah secara tertib dan akuntabel.
Pandangan senada juga menjadi perhatian dari Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Hamran Hamdani, yang menekankan pentingnya komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif agar pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat melahirkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan, serta berorientasi pada terwujudnya visi pembangunan Kota Parepare yang sejahtera dan maju.
Seluruh fraksi berharap Sinergi dan komunikasi antara DPRD dan Pemkot Parepare terus diperkuat selama proses pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2026 berlangsung.
