PAREPARE, RADIOMESRA L. COM — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare, Dian Ernawaty, SST., M.A.P., mengimbau masyarakat untuk aktif memeriksa dan memutakhirkan data sosial ekonomi keluarga. Langkah ini dinilai sangat penting agar penetapan desil kesejahteraan tepat sasaran dan tidak merugikan warga miskin dalam penerimaan bantuan sosial (bansos).
Dian menjelaskan, jika masyarakat merasa penetapan status desil ekonominya saat ini tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, mereka dapat mengajukan perbaikan data melalui instansi berwenang di tingkat lokal.
“Untuk mengupdate data desil, sebenarnya lebih *proper* jika masyarakat datang langsung ke kantor kelurahan setempat atau Dinas Sosial. BPS tentu siap membantu dalam proses penyediaan data dasar,” ujar Dian Ernawaty, Selasa (02/09/26).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengajuan ubah data tidak serta-merta langsung mengubah angka desil seseorang pada saat itu juga. Ada tahapan verifikasi, validasi, dan pengolahan sistem secara berjenjang.
“Tidak serta-merta desilnya langsung berubah. Ada proses verifikasi selanjutnya. Tetapi minimal data dasar kita sudah benar terlebih dahulu. Jika data kita valid, ada harapan kita berada pada posisi desil yang benar pada penetapan berikutnya,” terangnya.
Risiko Data Blank: Berpotensi Menaikkan Desil Warga Kurang Mampu
Selain perbaikan desil, Dian juga menyoroti tantangan petugas BPS saat melakukan sensus atau pendataan sosial ekonomi di lapangan. Ia mengungkapkan masih ada warga yang menolak pendataan dengan alasan lelah terus-menerus didata namun tak kunjung mendapat bantuan, serta alasan privasi.
Dian menegaskan bahwa privasi warga tetap dijaga, namun pemerintah sangat memerlukan data tersebut untuk menyusun urutan tingkat kesejahteraan dari total ratusan juta penduduk Indonesia.
“Bayangkan jika dari 283 juta populasi Indonesia, ada 100 juta data warga yang kosong karena menolak didata. Jika hanya ada 200 juta data yang masuk, pemeringkatan secara nasional tentu menjadi salah,” ungkapnya.
Dampak buruk dari penolakan pendataan ini justru bisa merugikan masyarakat berpenghasilan rendah itu sendiri. Menurut Dian, ketika data warga miskin tidak terekam (kosong), posisi peringkat kesejahteraan nasional akan mengalami pergeseran.
“Orang yang harusnya berada di desil bawah, gara-gara datanya kosong dan tidak ada di sistem, posisinya malah bisa terangkat naik ke desil yang lebih tinggi. Akibatnya, saat ada kucuran bantuan sosial, dia justru tidak terdata sebagai penerima. Ini yang berbahaya,” tandas Dian.
Ia tidak menampik bahwa pendataan sosial ekonomi secara lengkap memang memerlukan biaya yang besar, melibatkan banyak petugas, serta wawancara yang memakan waktu cukup lama karena banyaknya item pertanyaan.
“Pendataan lengkap itu memang sulit. Biayanya mahal, petugasnya banyak, dan pertanyaannya detail. Hambatan utamanya memang pada respons masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, kami memohon kerja sama dan keterbukaan seluruh warga Parepare agar data kesejahteraan daerah kita semakin akurat,” pungkasnya.
