PAREPARE, RADIOMESRA..COM — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare menegaskan bahwa penetapan tingkatan kesejahteraan ekonomi atau desil masyarakat dilakukan secara sistemik dan terintegrasi dengan berbagai variabel indikator statistik modern.
Kepala BPS Kota Parepare, Dian Ernawaty, SST., M.A.P., menjelaskan bahwa peringkat desil ekonomi bersifat relatif. Penurunan pada satu indikator tidak serta-merta langsung menurunkan tingkatan desil seseorang, sebab terdapat 39 hingga 41 indikator utama yang dinilai secara komprehensif.
“Pendataan ini mencakup sekitar 39 hingga 41 indikator, mulai dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, hingga kondisi perumahan. Jenis pekerjaan di sini dinilai dari nilainya sebagai sumber penghasilan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Dian Ernawaty di Parepare, Selasa (02/09/26).
Selain pendapatan bulanan, BPS juga memperhitungkan kepemilikan aset sebagai penopang ketahanan ekonomi keluarga. Aset tersebut dipandang sebagai instrumen pendukung kerja sekaligus ‘bantalan’ ekonomi ketika keluarga mengalami masa sulit.
Menanggapi persepsi publik mengenai manipulasi data tingkat pendidikan atau status sosial agar desil dapat diturunkan, Dian menegaskan bahwa seluruh proses pembobotan dilakukan secara otomatis oleh sistem (by system) berbasis algoritma statistik.
“Tidak ada pihak yang bisa mengintervensi atau mengubah bobot indikator secara manual. Kami di BPS pun tidak menghafal atau memegang angka pasti pembobotan tersebut, karena semuanya diproses secara statistik langsung oleh sistem,” tegasnya.
Dian juga menyoroti fenomena terkini yang kerap memengaruhi profil data keuangan masyarakat, seperti Pinjaman Online (Pinjol), transaksi Paylater, kepemilikan rekening bank, hingga keterkaitan dengan Judi Online (Judol).
Ia mengungkapkan bahwa transaksi keuangan—meskipun dilakukan atas nama orang lain atau keluarga—dapat memengaruhi rekam jejak finansial yang terafiliasi dengan NIK yang bersangkutan.
*”Sering terjadi NIK seseorang dipinjam oleh kerabat untuk cicilan kendaraan atau pinjaman lain. Ketika disetujui oleh lembaga keuangan (finance), sistem mencatat bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan finansial dan penghasilan yang memadai. Hal ini tentu berdampak pada penilaian profil ekonomi keluarga,”* jelas Dian.
Lebih jauh, ia mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap penggunaan data pribadi dan rekening bank. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa NIK atau rekening mereka telah terhubung dengan aktivitas keuangan berrisiko tinggi seperti judi online.
“Banyak yang tidak tahu kalau rekening atau NIK mereka terafiliasi dengan judi online atau pinjaman terlarang. Oleh karena itu, kami menyarankan masyarakat untuk secara berkala melakukan pengecekan mandiri melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masing-masing,” pungkasnya.
