PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melalui Komisi III terus menaruh perhatian serius terhadap pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG 3 kg (gas melon) di wilayah Kota Parepare.
Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Hamran Hamdani, mengungkapkan bahwa dari hasil koordinasi bersama pihak Pertamina, pasokan dan kuota gas LPG untuk masyarakat Parepare dipastikan aman bahkan mencukupi. Kendala kelangkaan di lapangan diduga kuat bersumber dari rantai distribusi serta potensi penyalahgunaan oleh oknum pangkalan atau agen.
“Pihak Pertamina sudah menjamin bahwa kuota untuk Parepare itu sangat mencukupi, bahkan ada tambahan. Namun titik rawannya ada pada proses distribusi. Jika ada agen atau sub-agen nakal yang sengaja membelokkan stok, ini yang memicu kelangkaan. Kami minta masyarakat dan aparat penegak hukum ikut mengawasi bersama. Jika menemukan indikasi penimbunan atau penyelewengan, segera laporkan,” tegas Hamran Hamdani,
Hamran menambahkan, Komisi III tetap menjalankan fungsi pengawasan legislatif dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Parepare yang telah turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.
Selain faktor keterlambatan armada angkut, fenomena tingginya serapan gas melon di wilayah sekitar—seperti penggunaan tabung gas bersubsidi untuk mesin pompa air pertanian di daerah tetangga—turut menjadi faktor yang menyedot pasokan rumah tangga.
Terkait penggunaan gas bersubsidi oleh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Hamran mengimbau kesadaran moral dari para pegawai yang telah berpenghasilan mapan untuk tidak mengambil hak masyarakat prasejahtera.
“Untuk ASN, terutama yang sudah golongan III ke atas atau yang mampu, kami harapkan ada kesadaran untuk tidak menggunakan gas melon. Pihak Pemkot atau Wali Kota bisa melakukan pembinaan internal. Kita ingin memastikan subsidi ini tepat sasaran bagi keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro,” pungkasnya.
