PAREPARE, RASIOMESRA. COM — Kelangkaan dan melonjaknya harga tabung gas LPG 3 kilogram (kg) di Kota Parepare menuai sorotan tajam. Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, menilai adanya ketidaksesuaian antara temuan sidak pemerintah daerah dengan kondisi riil di tengah masyarakat.
Sebelumnya, pihak Pemerintah Kota Parepare melalui Sekretaris Daerah (Sekda) menyatakan stok gas elpiji melimpah usai melakukan inspeksi mendadak (sidak). Namun, Kaharuddin menyebut temuan tersebut kontradiktif dengan jeritan warga yang masih kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut.
“Pernyataan Pak Sekda kataya melimpah, tetapi beda dengan kondisi di lapangan. Masyarakat justru banyak yang teriak tidak dapat gas. Jikapun ada, harganya melonjak di atas harga normal, bisa mencapai 25 ribu hingga 30 ribu rupiah per tabung dari harga eceran yang wajar,” ujar Kaharuddin.
Kaharuddin menduga titik krusial kelangkaan dan kebocoran pasokan ini berada di tingkat pangkalan. Meskipun Pertamina menjaga atau bahkan menambah kuota (*extra dropping*), gas elpiji kerap “hilang” dari peredaran. Ia menduga ada indikasi permainan oknum pangkalan yang menjual sebagian alokasi ke luar daerah dengan harga tinggi.
Guna mengatasi persoalan tahunan ini, Ketua DPRD mendorong pemberdayaan RT/RW dan Satgas kelurahan untuk memperketat pengawasan di pangkalan. Pihak Pertamina juga diminta mengambil tindakan tegas terhadap pangkalan yang nakal.
“Pertamina harus bertanggung jawab mengawasi. Kalau ada pangkalan yang nakal, putus saja opsinya, jangan dijadikan pangkalan lagi. Masalah gas ini penyakit tahunan, masa tidak bisa diantisipasi?” tegasnya.
Di sisi lain, respons cepat pemerintah daerah yang berencana membentuk Satgas Pengawasan Gas LPG 3 Kg mendapat apresiasi dari Ormas Pemuda Pancasila. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare, Fadly Agus Mante, menilai pembentukan satgas merupakan langkah maju.
Namun, ia mengingatkan agar satgas tersebut benar-benar efektif dan melibatkan berbagai stakeholder terkait, agar kelangkaan tidak kembali berulang seminggu kemudian.
“Kami dari Pemuda Pancasila mengapresiasi gerak cepat Bapak Wali Kota. Namun kami minta pembentukan satgas ini melibatkan elemen terkait secara transparan agar pengawasan pendistribusian di pangkalan betul-betul terjaga. Kami akan ikut mengawal kinerja Satgas tersebut,” pungkas Fadly.
