PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Persiapan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang di Kota Parepare menuai sorotan tajam. Pasalnya, formasi Pasukan Pengibar Bedera Pusaka (Paskibraka) di Lapangan Andi Makkasau dilaporkan hanya berjumlah 27 orang—terdiri dari kelompok 17 dan 8 saja—tanpa kehadiran Pasukan 45. Pemotongan formasi sakral ini diduga kuat terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah daerah. Hal ini langsung memicu reaksi keras dari sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Parepare
“Jangan Jadikan Efisiensi Alasan Mengikis Nasionalisme“**
Anggota Komisi III DPRD Parepare dari Fraksi PKB, Andi Muh. Fudail, mengungkapkan keprihatinannya setelah melihat langsung proses latihan di Lapangan Andi Makkasau. Menurutnya, momen bersejarah seperti Hari Kemerdekaan tidak boleh dikorbankan dengan dalih efisiensi.
“Sangat miris melihat kondisi ini. Mereka ini dipersiapkan untuk momen bersejarah, tonggak sejarah bangsa kita. Kalau alasannya efisiensi anggaran, ini tidak masuk akal bagi saya. Masih banyak sektor lain yang bisa diefisiensikan, tapi jangan korbankan upacara hari kemerdekaan. Kita harus memberikan penghormatan maksimal pada hari itu,” tegas Andi Muh. Fudail, Rabu (15/07/26).
Ia pun mendesak Pemerintah Kota Parepare untuk segera mencari solusi dalam sisa waktu satu bulan sebelum hari pelaksanaan agar formasi lengkap 17-8-45 bisa tetap dihadirkan.
Komisi III Minta Kesbangpol Dipanggil: “Ini Harga Mati!
Senada dengan hal tersebut, legislator PPP yang juga anggota Komisi III DPRD Parepare, Rudi Najamuddin, menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai mengabaikan nilai-nilai nasionalisme demi urusan anggaran. Mantan Ketua Komisi I ini mendesak agar DPRD segera memanggil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) selaku mitra kerja terkait.>
“Jangan sampai kita berdalih tidak ada anggaran. Ini persoalan nasionalisme dan harga diri daerah! Masa Parepare melaksanakan Paskibraka tanpa Pasukan 45 sementara daerah lain lengkap? Saya minta teman-teman komisi terkait segera panggil Kesbangpol untuk meminta kejelasan,” cetus Rudi Najamuddin dengan nada tinggi.
Rudi menambahkan, berdasarkan pengalamannya di Badan Anggaran (Banggar), anggaran untuk kegiatan kenegaraan bersifat krusial dan tidak boleh dipangkas secara sepihak.”Soal negara seperti ini adalah harga mati. Justru banyak kegiatan lain yang tidak terlalu urgen dan mengalami pemborosan yang harusnya diefisiensikan, bukan anggaran pengibaran bendera pusaka,” pungkas legislator PPP tersebut
