PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Hamran Hamdani, menegaskan komitmen pihaknya untuk menuntaskan permasalahan distribusi BBM dan gas LPG yang belakangan ini dikeluhkan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Hamran usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina, Selasa (30/06/26).
Dalam rapat tersebut, Hamran menyoroti adanya indikasi keterlibatan oknum SPBU dalam penyalahgunaan barcode BBM subsidi, khususnya biosolar. Ia menyebut praktik oknum yang memegang barcode konsumen untuk melayani pihak tertentu merupakan pelanggaran serius yang mengarah pada tindakan pidana.
“Kami sudah sampaikan kepada pihak SPBU untuk mengawasi internalnya secara ketat. Ada laporan oknum yang memegang barcode, ini pelanggaran dan sudah pidana. Jika ada permainan, dampaknya merusak sistem distribusi,” tegas Hamran.
Hamran menambahkan, kerawanan penyalahgunaan biosolar dipicu oleh disparitas harga yang cukup lebar antara harga subsidi Rp 6.800 dengan harga solar industri yang mencapai Rp 26.000 per liter.
Terkait distribusi gas LPG 3 kg yang masih sering mengalami kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pengecer, Hamdani mengaku belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pasalnya, pihak Pertamina mengklaim stok atau suplai di Parepare sebenarnya surplus.
“Pertamina menjamin suplai cukup dan surplus, tapi faktanya di lapangan masih terjadi antrean dan kenaikan harga. Ini yang akan kita bedah. Pertemuan tadi belum maksimal karena pihak yang hadir kurang tepat, mestinya SBM (Sales Branch Manager) yang hadir,” jelasnya.
Untuk mencari solusi konkret, Komisi III DPRD Parepare dijadwalkan akan menggelar pertemuan lanjutan dengan mengundang SBM Pertamina, pihak Depot, lima agen LPG, hingga SPBE terkait.
“Ke depan kita akan jadwalkan ulang. Kita ingin pastikan apakah kelangkaan ini karena kurangnya pangkalan atau ada distribusi yang ditutup-tutupi oleh oknum tertentu yang memainkan harga,” pungkasnya.
