PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Di tengah tumbangnya sejumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di berbagai daerah, LKM Usaha Bersama Kelurahan Ujung Lare justru menorehkan prestasi gemilang. Lembaga ini disinyalir menjadi satu-satunya LKM di Kota Parepare yang berhasil memperoleh sertifikat hukum resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
Anggota LKM Usaha Bersama, M. Haruji Hafid, menceritakan bahwa perjalanan lembaga ini sangat panjang. Dibentuk pertama kali pada tahun 2008 di era Pemerintahan SBY-Boediono dengan nama PNPM Mandiri, lembaga ini sempat bertransformasi menjadi program “Kotaku” di bawah naungan Kementerian PUPR.
Namun, sejak tahun 2023, Kementerian PUPR tidak lagi menempatkan fasilitator pendamping untuk membina LKM di daerah. Kondisi ini sempat membuat banyak LKM vakum dan ambruk.
“Karena dalam tiga tahun terakhir tidak ada lagi fasilitator dari PU, kami berpikir untuk berinisiatif mengajukan legalitas organisasi ke Kesbangpol agar bebas bergerak. Namun, kami diarahkan langsung ke pusat, hingga akhirnya kini kita kemungkinan besar menjadi satu-satunya LKM di Parepare yang mendapat sertifikat hukum dari Kemenkumham,” ujar M. Haruji Hafid, Sabtu (30/05/26).
Saat ditanya mengenai resep utama LKM Usaha Bersama bisa tetap bertahan dan mengelola dana bergulir di saat lembaga lain gulung tikar, Haruji menegaskan bahwa kuncinya adalah kepercayaan masyarakat dan fleksibilitas.
Dana bantuan modal usaha yang disalurkan—meski nominalnya kecil sekitar Rp3 juta per nasabah—dikelola dengan sistem yang sangat fleksibel dan menyasar langsung para pelaku UMKM atau pedagang kecil.
“Faktor utama adalah kepercayaan masyarakat, walau bantuannya kecil tapi dana bergulir kita itu fleksibel. Selain itu, ada kecintaan masyarakat terhadap LKM, di mana para penjual atau pelaku UMKM jika butuh modal pasti larinya ke LKM. Di situlah kami hadir membantu,” tambahnya.
Terkait risiko kredit macet pada bantuan tanpa agunan ini, Haruji menjelaskan bahwa sembilan orang pengurus pimpinan kolektif terpilih memiliki tugas ketat untuk menyeleksi dan menilai rekam jejak (goodwill) serta perilaku setiap calon peminjam sebelum dana dicairkan.
