PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Meskipun kalender kerja menunjukkan hari libur dan sebagian besar aktivitas perkantoran menerapkan sistem Work From Home (WFH), para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dipastikan tetap menjalankan tugasnya. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, Kamis (28/05/26).
Kamaluddin menyampaikan bahwa sistem WFH yang diinstruksikan oleh pemerintah tidak menjadi penghalang bagi para legislator untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Pada dasarnya, kita anggota DPRD tetap melaksanakan tugas. Apakah di rumah atau di mana saja, kita tetap menerima aspirasi-aspirasi masyarakat, baik melalui WhatsApp, telepon, ataupun surat langsung,” ujar Kamaluddin.
Ia mencontohkan, baru-baru ini pihaknya menerima aduan tertulis terkait permasalahan tenaga kerja. Kasus tersebut menyangkut adanya pemotongan upah atau gaji sepihak yang dialami oleh pekerja. Surat aduan tersebut dipastikan sudah masuk dan sedang dalam proses administrasi.
“Kemarin ada masuk surat pengaduan kasus tenaga kerja yang dipotong upahnya. Meskipun sedang libur, suratnya sudah dikirim dan saya katakan tidak apa-apa, tetap kita terima,” tambahnya.
Terkait tindak lanjut laporan tersebut, Kamaluddin menjelaskan bahwa surat masuk akan segera diteruskan ke unsur pimpinan DPRD untuk mendapatkan disposisi. Rencananya, pada hari Jumat besok, disposisi tersebut akan diserahkan ke komisi terkait—dalam hal ini Komisi I—untuk dijadwalkan menjadi Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Nanti pimpinan masuk untuk mendisposisi ke komisi terkait. Setelah itu, komisi akan merapatkan bersama anggota untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU),” jelasnya.
Meski agenda resmi kedewanan untuk sementara waktu belum terjadwal kembali di Badan Musyawarah (Bamus), ia menegaskan bahwa pelayanan publik dan fungsi pengawasan DPRD harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat Kota Parepare.
