PAREPARE, RADIOMESRA..COM — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2026 di Kota Parepare dipastikan akan berjalan lebih ketat dan transparan. Pemerintah kota bersama DPRD berkomitmen untuk menutup rapat-rapat celah kecurangan, termasuk praktik “jalur titipan” atau intervensi dari pejabat maupun anggota dewan.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare sekaligus Politisi PKS, Sappe, S.H., saat berbicara dalam program siaran radio Obrolan Santai (Obras) pada Sabtu (23/5/2026).
Sappe menjelaskan bahwa PPDB tahun ini masih mengandalkan beberapa jalur utama, yakni Jalur Zonasi, Afirmasi, Prestasi, serta Jalur Mutasi (perpindahan tugas orang tua).
“Untuk jalur zonasi, syaratnya jelas berdasarkan jarak rumah dan sekolah, sesuai KTP atau Kartu Keluarga (KK) yang sudah berdomisili minimal satu tahun,” ujar Sappe.
Sementara untuk jalur afirmasi, peruntukannya dikhususkan bagi keluarga kurang mampu yang tercatat dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) berdasarkan desil. Desil 1 hingga 4 dikategorikan miskin, sedangkan desil 5 ke atas sudah tidak masuk kategori tersebut
Dalam kesempatan tersebut, Sappe juga menyoroti adanya keluhan masyarakat terkait sistem aplikasi PPDB yang dinilai kurang fleksibel. Ia menemukan kasus di mana pendaftar jalur afirmasi hanya disuguhkan satu pilihan sekolah terdekat, padahal seharusnya jalur afirmasi membuka peluang ke seluruh sekolah di Parepare.
“Seharusnya kalau mendaftar lewat jalur afirmasi, semua sekolah muncul, bukan cuma satu sekolah yang dekat rumahnya. Ini jalur orang miskin, hak mereka harusnya sama untuk memilih sekolah lain, misalnya SD 3,” kritiknya.
Politisi PKS ini juga memberikan jaminan bahwa tidak akan ada lagi istilah “bantuan” dari anggota dewan atau kepala dinas untuk meloloskan siswa secara ilegal. Jika ditemukan adanya kecurangan, Wali Kota Parepare disebut tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat.
“Sama sekali tidak bisa lagi minta tolong anggota dewan atau kepala dinas. Semua harus masuk sesuai syarat. Kami di DPRD akan melakukan pengawasan secara ketat. Tidak boleh ada yang lewat jendela atau lewat plafon,” tegas Sappe.
Sebagai bentuk komitmennya, Sappe mengaku juga menyekolahkan anaknya di sekolah dasar yang dekat dengan rumahnya (SD 25), guna membuktikan bahwa kualitas pendidikan dan guru di Parepare kini sudah merata. Ia pun mendorong sekolah-sekolah yang belum menjadi favorit untuk terus berinovasi dan meningkatkan fasilitas agar memiliki daya tarik yang sama dengan sekolah unggulan.
