PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, S.H., menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas di setiap satuan pendidikan. Menurut politisi PKS dari Dapil Bacukiki Barat ini, kesenjangan fasilitas antar-sekolah di tingkat SD dan SMP masih kerap memicu polemik saat momen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kami sudah sampaikan ke pemerintah bahwa tolong setiap status sekolah itu fasilitasnya harus sama dan memadai. Jangan sampai ada perbedaan mencolok, sehingga setiap penerimaan siswa baru tidak menjadi polemik lagi. Kita ingin semua sekolah bisa menjadi sekolah rujukan atau sekolah favorit,” ujar Sappe saat berbicara dalam program Obras Radio Mesra, Sabtu (23/05/26).
Selain persoalan fasilitas penunjang, Sappe juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi fisik bangunan sekolah di Parepare. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan komisi II, ditemukan banyak bangunan SD yang sudah tidak layak dan rawan roboh.
Ia menyayangkan langkah Pemerintah Kota Parepare yang menunda (hold) anggaran renovasi sekolah yang sebelumnya telah disepakati bersama pada tahun 2025.
“Jangankan fasilitas, bangunannya saja banyak yang sudah mau roboh. Kami dulu meminta melakukan renovasi di tahun 2025, tapi pemerintah kota—kami juga tidak tahu alasannya—kenapa di-hold? Kenapa tidak dilaksanakan? Padahal sudah disepakati bersama,” kritiknya.
Lebih lanjut, Sappe menjelaskan bahwa tantangan penganggaran pendidikan di Kota Parepare pada tahun anggaran 2026 ini dipastikan semakin berat. Hal itu terjadi lantaran adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pusat yang memotong dana transfer ke daerah.
“Untuk tahun 2026 ini, ini tampaknya yang terpotong. Karena APBD kita berkurang akibat adanya pemotongan dari APBN, efisiensi anggaran kurang lebih 160 miliar rupiah,” pungkasnya.
