PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), H. Muh. Sadar, SE., menegaskan komitmennya dalam mengawal dan menggelontorkan anggaran provinsi untuk pembangunan Kota Parepare. Hal ini disampaikannya di sela-sela kegiatan Pengawasan Anggaran APBD Provinsi Sulsel yang berlangsung di daerah Pattuku Cempae, Kota Parepare, Rabu (20/05/25).
Dalam kesempatan tersebut, H. Muh. Sadar menjelaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki wewenang penuh dalam hal pembagian bantuan keuangan dan penyaluran aspirasi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan pengawasan yang sedang ia lakukan.
“Ini sudah diatur dalam undang-undang bahwa ada beberapa kewenangan pemerintah provinsi, seperti hari ini yang kita lakukan, ada bantuan keuangan dan aspirasi masyarakat. Kami punya wewenang untuk menurunkan dan menggelontorkan anggaran ke Kota Parepare,” ujar Muh. Sadar.
Terkait dengan keluhan sarana infrastruktur di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cempae, ia memberikan kabar baik bagi masyarakat setempat. Ia memastikan bahwa kawasan tersebut akan segera mendapatkan perbaikan dari Pemerintah Provinsi Sulsel dalam waktu dekat.
Namun, ketika ditanya mengenai persoalan pengelolaan sampah, Legislator Nasdem ini meluruskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan domain dan wewenang dari Pemerintah Kota Parepare, bukan ranah provinsi. Pihaknya pun mengaku telah melakukan koordinasi dengan jajaran Pemkot Parepare mengenai masalah tersebut.
Begitu pula dengan status infrastruktur jalan. Muh. Sadar mengungkapkan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi jalan dengan status “Jalan Provinsi” di wilayah Parepare, melainkan hanya ada jalan kota dan jalan nasional (pusat). Meski demikian, provinsi tetap bisa mengintervensi perbaikan jalan kota melalui skema bantuan keuangan.
“Kalau untuk jalan di Parepare, sekarang tidak ada lagi status jalan provinsi, yang ada jalan kota dan pusat. Tapi kita tetap bisa bantu lakukan (perbaikan) itu melalui mekanisme bantuan keuangan,” pungkasnya.
