PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Komisi III DPRD Kota Parepare melakukan peninjauan lapangan atau on the spot (OTS) di kawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare (Jumat 07/08/26) lalu menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait kemacetan lalu lintas saat aktivitas bongkar muat dan kedatangan kapal berlangsung.
Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Hamran Hamdani di temui di sela kegiatan konsultasi publik Ranperda Inisatif dewan mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pantauan di lapangan, area parkir di dalam kawasan pelabuhan sejatinya masih sangat luas dan memadai untuk menampung kendaraan. Namun, para sopir angkutan memilih memarkir kendaraannya di luar pelabuhan hingga memicu kemacetan karena terbebani tingginya tarif parkir Pelindo.
“Pas masuk pelabuhan itu Rp12 ribu, ditambah tarif progresif Rp5 ribu per jam. Para sopir khawatir jika masuk dan membayar mahal tapi ternyata tidak mendapatkan penumpang. Kami sudah usulkan ke pihak pelabuhan agar pembayarannya fleksibel, misalnya ditagih saat keluar jika sudah mendapat penumpang,” ujar Hamran.
Selain persoalan kemacetan dan tarif parkir, Komisi III juga menyoroti pemanfaatan lahan aset parkir seluas 2.500 meter persegi di depan pelabuhan. Lahan tersebut saat ini hanya menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp4 juta per bulan atau rata-rata Rp130 ribu per hari, sementara di lapangan terindikasi marak praktik pungutan liar (pungli) terhadap truk ekspedisi hingga Rp50 ribu per kendaraan.
Terkait tawaran pihak Pelindo yang berencana mengontrak lahan 2.500 meter persegi tersebut senilai Rp200 juta per tahun—yang berpotensi meningkatkan PAD hingga lima kali lipat—DPRD meminta instansi terkait untuk mengkajinya secara matang.
“Kami minta Pelindo dan Dinas Perhubungan mempelajari rencana ini secara hati-hati. Jangan hanya berorientasi profit semata, tetapi kita harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi warga lokal yang menggantungkan mata pencahariannya di sana,” tegas Hamran.
DPRD Parepare menjadwalkan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk Satlantas Polres Parepare, Pelindo, Dishub, serta perwakilan sopir guna merumuskan solusi terbaik tanpa mengorbankan ekonomi masyarakat.
