PAREPARE, RADIOMESRA COM .— Satuan Tugas (Satgas) Monitoring dan Evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Parepare terus melancarkan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG di Kota Parepare. Pada hari ketiga peninjauan, Jumat (7/8/2026), tim gabungan menyisir beberapa SPPG untuk memastikan kelayakan operasional dan pemenuhan petunjuk teknis (Juknis).
Wakil Wali Kota Parepare, H. Hermanto, yang memimpin langsung pemantauan tersebut menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengunjungi seluruh SPPG di Kota Parepare. Inspeksi ini melibatkan lintas sektor teknis, mulai dari Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga jajaran Camat dan Lurah setempat.
*”Terima kasih teman-teman media. Hari ini kami dari Tim Satgas Monitoring dan Evaluasi Makan Bergizi Gratis Kota Parepare berkunjung di beberapa SPPG. Kami akan pastikan semua SPPG yang ada di Kota Parepare dijangkau dan ditinjau langsung oleh tim Satgas,”ujar Hermanto di Parepare, Jumat (07/08/26).
Mengenai temuan di lapangan selama tiga hari pelaksanaan peninjauan, Wawali Hermanto menyampaikan bahwa tim teknis menemukan sejumlah kekurangan minor yang perlu segera dibenahi oleh para mitra pengelola SPPG.
Salah satu temuan signifikan yaitu adanya penggunaan bahan beras yang spesifikasinya berada di bawah standar kualitas premium sebagaimana diatur dalam Juknis program MBG.
*”Terkait dengan kekurangan dari SPPG, tim teknis dari PKP, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan yang tahu persis. Tadi ada salah satu SPPG di mana penggunaan berasnya di bawah kualitas dari yang ditetapkan Juknis. Hasil temuan dan rekomendasi ini akan kami rapatkan kembali dengan mengundang seluruh mitra agar kekurangan tersebut sesegera mungkin diluruskan,” terangnya.
Selain persoalan kualitas bahan baku baku, Satgas MBG juga menyoroti kelengkapan legalitas operasional, khususnya Sertifikat Halal. Hermanto mengungkapkan bahwa beberapa pengelola SPPG belum mengantongi sertifikat halal resmi, meski mereka mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut saat ini tengah dalam proses pengurusan administrasi.
Di sisi lain, Wawali memberikan apresiasi terkait kepatuhan penggunaan bahan pangan bersubsidi. Dalam inspeksi tersebut, Satgas memastikan tidak ada SPPG yang menyalahgunakan tabung LPG 3 Kilogram maupun minyak goreng subsidi (Minyakita) untuk operasional dapur MBG.
*”Salah satu poin fokus kami turun ke lapangan adalah memastikan gas elpiji 3 kg tidak digunakan di dapur MBG, begitu pula dengan Minyakita. Alhamdulillah, pada SPPG yang kami datangi hari ini tidak ditemukan adanya pelanggaran penggunaan bahan subsidi tersebut,”* tegas H. Hermanto.
Rekomendasi teknis dari Satgas selanjutnya akan dijadikan bahan evaluasi total bersama seluruh mitra penyedia layanan gizi di Kota Parepare dalam waktu dekat.
