Oleh: Amalia Rahmadhani (Mahasiswa Kriminologi Institut Andi Sapada Kota Parepare)
Skandal penyelewengan dana operasional Kebun Binatang Surabaya (KBS) senilai Rp 10,2 miliar yang menjerat mantan direktur utamanya adalah potret paling kelam dari rakusnya kejahatan kerah putih. Ketika korupsi di instansi lain biasanya menggerogoti proyek infrastruktur atau fasilitas publik, kasus di KBS justru menyasar jatah pakan bagi ribuan satwa.
Fenomena ini memperlihatkan betapa hilangnya nilai kemanusiaan dan etika moral ketika hak hidup makhluk yang tak bersuara pun nekat dirampas demi kepentingan pribadi.
Dalam kajian kriminologi hijau (Green Criminology), peristiwa ini bukan sekadar tindak pidana korupsi biasa yang diukur dari laporan keuangan. Ini adalah kejahatan terhadap satwa (non-human victims) yang menciptakan penderitaan nyata (social harm). Hewan di dalam kandang berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka menggantungkan seluruh hidupnya pada pengelola.
Ketika anggaran pakannya dipangkas atau dimanipulasi lewat laporan fiktif, dampaknya langsung berujung pada penurunan mutu pakan, penurunan kesehatan satwa, hingga ancaman kepunahan dan kematian. Hal yang lebih memprihatinkan adalah bagaimana praktik penyimpangan ini bisa bertahan dalam rentang waktu yang sangat panjang, dari 2016 hingga 2024.
Fenomena ini mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan (absence of capable guardian) serta buruknya sistem akuntabilitas di lembaga konservasi publik. Pembenahan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada proses hukum bagi sang mantan Dirut, tetapi harus memicu audit nasional terhadap seluruh manajemen kebun binatang di Indonesia agar nasib satwa tidak terus-menerus dijadikan ladang eksploitasi di balik jeruji besi.
