PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare mendorong pemerintah kota untuk memperluas jangkauan digitalisasi sektor pendapatan daerah. Tidak hanya terbatas di lingkungan rumah sakit, sistem pembayaran digital kini didorong untuk diterapkan pada area parkir tepi jalan umum serta pelaku UMKM guna menekan angka kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, saat mengudara dalam program dialog ‘Obras’, Sabtu (20/06/26). Ia menyebut langkah ini krusial di tengah pengetatan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami menyambut baik digitalisasi parkir di dua rumah sakit, tetapi kami meminta agar sistem digitalisasi ini juga diberlakukan di tepi-tepi jalan yang dikelola juru parkir (jukir). Begitu pula dengan pedagang kios-kios, semua mesti menggunakan QRIS untuk meminimalisir potensi kebocoran pendapatan,” ujar Kamaluddin Kadir.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini membeberkan bahwa berdasarkan kalkulasi internal fraksinya, potensi riil PAD Kota Parepare sebenarnya jauh melampaui angka yang tertera dalam APBD saat ini jika tata kelola penagihan dimaksimalkan melalui teknologi.
“Kalau mau dimaksimalkan, proyeksi pendapatan kita itu sebenarnya bisa menyentuh angka Rp500 miliar, walaupun yang tertulis di APBD sekarang baru sebesar Rp312 miliar. Selisih ini yang harus kita kejar lewat optimalisasi potensi daerah,” jelasnya.
