PAREPARE, RADIOMESRA..COM – Kepolisian Resor (Polres) Parepare terus memperketat pengawasan di wilayah Pelabuhan Nusantara Parepare guna mengantisipasi penyelundupan barang haram, khususnya narkotika. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Polres Parepare mencatatkan rekor pengungkapan kasus narkoba terbesar di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan total barang bukti mencapai 100 kilogram sabu-sabu.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yudha, dalam acara *Coffee Morning* bersama awak media di Cafe RKS Sweetness, Cempae, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Senin (15/06/2026).
“Kita menjadi Polres yang paling besar dalam pengungkapan narkoba sepanjang satu tahun terakhir ini. Kalau kita total, dalam kurun waktu satu tahun ini sudah 100 kg sabu-sabu yang diamankan, dan itu yang terbesar di Sulsel,” ujar AKBP Indra.
Sebagai langkah konkret pencegahan, Polres Parepare telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Pelindo dan KSOP. Hasilnya, Pelabuhan Nusantara Parepare kini menjadi satu-satunya pelabuhan yang memiliki fasilitas dua unit X-ray, yang ditempatkan di jalur keberangkatan dan kedatangan.
“Bahkan sekelas Bandara Internasional Hasanuddin pun tidak ada X-ray kedatangan, cuma ada di keberangkatan. Bandara atau pelabuhan lain belum ada yang seperti Pelabuhan Parepare ini. Ini komitmen kita bersama setelah kami menyurat ke KSOP dan Pelindo berdasarkan data pengungkapan yang ada,” jelasnya.
Menanggapi adanya informasi terkait lolosnya narkoba seberat 20 kilogram beberapa waktu lalu, AKBP Indra tidak menampik hal tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku membawa barang tersebut dari Samarinda melalui Pelabuhan Parepare dengan modus mengelabui petugas.
“Penjahat itu tugasnya mencari berbagai cara untuk mengelabui petugas. Itu memang di luar kemampuan (deteksi) kami saat itu, tetapi kami tetap berkomitmen penuh untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan mengungkap jaringan peredaran narkoba,” tegas Kapolres.
Di tempat yang sama, Kapolres juga mengklarifikasi isu miring mengenai adanya oknum Buruh yang dijadikan ‘tumbal’ dalam sebuah kasus. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap guru tersebut murni kapasitasnya sebagai saksi yang mengetahui, mendengar, atau melihat peristiwa, bukan sebagai tersangka.
“Semua tindakan kami berdasarkan data dan fakta hukum, jadi tidak ada istilah tumbal,” pungkasnya.
