PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi I DPRD kota Parepare Dr. H. Kamaluddin Kadir lewat program Obras Kamis (04/09/25) mengatakan, Merujuk pada regulasi, pemilihan RT/RW masih seperti tahun-tahun kemarin berpaket.
“Disebut, bahwa pemilihan RW berpaket dengan RT-nya, kalau direvisi itu perwali sebelumnya nomor 40, kemudian ada tambahan revisi di perubahan nomor 4 terutama di pasal 12 itu, Kalau tidak salah ada 9 di atur di situ, mulai warga negara Indonesia, bertakwa, setia dan taat kepada Pancasila dan undang-undang, bertempat tinggal di wilayah RW/RT setempat paling singkat 12 bulan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah serta terdaftar pada kartu keluarga dan memiliki KTP setempat.” Kata Dr. H. Kamaluddin.
Dr. H. Kamaluddin menambahkan dengan terdaftar di KTP dan KK, ini menandakan bahwa yang bersangkutan, yang mencalonkan harus ada di wilayah tersebut, nanti dibentuk panitia pemilihan, ketika yang bersangkutan mendaftar diketahui oleh panitia pemilihan berada di wilayah lain, inilah gunanya ada waktu masa sanggah diberikan dua hari kepada panitia dan masyarakat, boleh juga masyarakat setempat menyanggah bahwa yang bersangkutan memang tidak tinggal di lokasi, kenapa bisa diterima itu.
“Boleh disanggah, nanti dilakukan penelitian dan oleh panitia pemilihan dalam rangka pemilihan RW dan RT, kita buat ini, sehingga nanti pemilihan yang berada di bawah bisa berlangsung secara demokratis, aman, tertib, dan kondusif, paling tidak nanti yang terpilih yang betul-betul dianggap mempunyai ketokohan di wilayah tersebut, bisa mengayomi, bisa melindungi, dan melayani. Dan siap membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena pemilihannya di wilayah masing-masing.” Jelas Dr. H. Kamaluddin Kadir.
Dirinya pun berharap panitia pemilihan melalui fasilitas revisi perwali ini diumumkan secara meluas di masjid, atau di gereja, supaya masyarakat tahu, atau perlu dipasangi pamflet, ditempel disampaikan ke di mana tempat strategis, sehingga masyarakat wilayah setempat bisa mengetahui, paling tidak warga diminta untuk datang berkunjung ke kantor kelurahan masing-masing atau ketua RT/RW yang sekarang untuk mencari informasi.
