PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare, Dian Ernawaty, SST., M.A.P., menyoroti pentingnya integrasi dan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai vital untuk menutup celah manipulasi oknum aparatur di tingkat bawah serta memastikan bantuan jatuh kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Dian mengungkapkan bahwa celah manipulasi oleh oknum di tingkat kelurahan maupun instansi terkait memang menjadi tantangan. Namun, ia menegaskan bahwa proses verifikasi data saat ini tidak lagi hanya bergantung pada satu pihak atau level kelurahan saja.
“Saringannya banyak, tidak hanya di tingkat kelurahan. Data penerima bantuan tidak bisa dipakai terus-menerus tanpa evaluasi. Pembaruan data dilakukan setiap triwulan,” tegas Dian.
Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa pembaruan data penerima bansos kini melibatkan sedikitnya 18 kementerian dan lembaga terkait, termasuk PLN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta BPS sendiri yang turun langsung ke masyarakat melalui survei berkala.
Ia juga mendorong kepedulian bersama agar masyarakat yang sudah mampu dan tidak layak menerima bantuan dapat dikeluarkannya dari daftar penerima. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan harus dipastikan masuk ke dalam sistem.
Selain persoalan verifikasi, Dian memberikan catatan kritis terkait tren kenaikan jumlah penerima bansos dalam 10 tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan jumlah penerima bansos secara terus-menerus harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah.
“Jika jumlah penerima bantuan terus naik setiap tahun, kita perlu mempertanyakan efektivitas pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sudah saatnya fokus pemerintah bergeser dari sekadar memberikan bantuan ke program pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.
