PAREPARE, RADIOMESRA. COM – DPRD kota Parepare melalui komisi III Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) kota Parepare dan Bag Hukum Kamis (21/08/25). RDP tersebut berlangsung di ruang rapat komisi III membahas tentang Dasar menginplementasikan Perda yang menyangkut dasar pengenaan PBB-P2. Anggota komisi III Dari PKB Andi Muh. Fudail yang di hubungi Tim liputan jelajah kota radio mesra Jumat (22/08/25) mengatakann Hasil RDP kemarin kesimpulannya adalah menghentikan penagihan dengan dasar yang digunakan sekarang ini dan kembali ke aturan lama.
“Selanjutnya, secepatnya pengajuan kembali untuk direvisi peraturan daerah, agar supaya berkesesuain dan sesuai dengan keinginan kondisi masyarakat kita. Jadi, sekali lagi, hasil RDP kita kemarin komisi III, BKD dan bagian hukum menghentikan transaksi pembayaran PBB ini kembali ke aturan lama, dan cuma ada pengecualian, ada poin yang memang kita sikapi kemarin, agar secepatnya yaitu mengenai lahan pertanian dan lahan peternakan. Itu memang secepatnya harus dicermati, karena itu memang seharusnya karena lahan masyarakat itu, yang produktif itu harus sesuai dengan kewajiban yang harus mereka lakukan. Hasil RDP kemarin menyimpulkan bahwa tidak ada penarikan pajak yang sementara menjadi riak, menjadi kontroversi di masyarakat, dan kita minta dihentikan dan kembali ke aturan lama.” Tegas Andi Fudail.
Menurut Data tagihan PBB di parepare, ada sekitar 65,5% tagihan PBB turun, ada 16,89% itu tetap, ada 17,61% naik. Kenaikan terbanyak tagihan PBB berada di Bacukiki yang mayoritasnya banyak lahan warga yang merupakan lahan produktif sepert, kebun, sawah dan Empang.
