PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Komisi II DPRD kota Parepare Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Carut Marut penyaluran Beras Cadangan Pangan di Parepare Senin (28/07/25). Rapat di pimpinan wakil ketua DPRD Muh. Yusuf Lapanna yang juga kordinator komisi II Parepare di dampingi wakil ketua Komisi II Sappe, Anggota Komisi II Hj. Asmawati dari Nasdem serta H. Farida dari Partai Demokrat serta di hadiri Tim pakar DPRD kota Parepare Prof. Bahtiar Tijjang dan Iqbal Chaliq dengan mengundang Camat, Perwakilan Dinas Ketapang, Dinas Sosial, Pimpinan Bulog Parepare Serta dari BPS kota Parepare.
Pada kesempatan tersebut Anggota Fraksi Gemoi H. Farida mempertanyakan terkait di tiadakannya Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai salah satu mitra Bulog dalam penyaluran beras SPHP
“Apa alasannya pak, sehingga RPK itu mau dihapus (Rumah Pangan Kita), sedangkan masyarakat susah sekali dapat beras SPHP, Apakah itu aturan dari Bulog pusat, atau Bulog setempat. Saya juga ingin menyampaikan sedikit kepada Bulog, mungkin kiranya bapak bisa turun langsung memeriksa berasnya. Karena beberapa pengaduan masyarakat beras yang dijual itu pasar sudah berbau, ada yang berkutu, percuma kita salurkan, jual beras kalau sudah berkutu.” Kata Srikandi Demokrat Parepare ini.
Hj. Farida juga meminta Pimpinan Bulog untuk bisa turun langsung memeriksa beras yang disalurkan. Dan ia juga menyatakan RPK jangan dihapus, mungkin bisa buka RPK perkelurahan saja untuk setiap kelurahan.
“Kasihan masyarakat susah dapat beras, dan Kalau beli di tempat kios kelontongan itu harga beras paling murah 78.500 per5 kilo, dan kebetulan ada Bapak kadis Ketapang, bisa kita bersama dinas perdagangan turun, melihat harga. Karena setiap satu hari bisa naik, mungkin tidak, ada dinas terkait untuk operasi pasar. jadi Saya minta tolong kepada dinas Ketapang dan Bulog agar RPK bisa dibuka.” Kata Hj. Farida.
Sekedar informasi Rumah Pangan Kita (RPK) adalah Outlet penjualan pangan pokok untuk masyarakat yang dibina oleh Perum BULOG untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur dan meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai kegiatan stabilisasi harga pangan nasional.
