PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir M.Si lewat program Obras Jumat (27/06/25) mengungkapkan terkait dengan sempadan pantai sepanjang bisa tempati boleh itu, kalau pantai murni tidak ada campur tangan pemerintah tidak ada bangunan di situ.
“Bahkan pemerintah pusat waktu itu meminta kepada pemerintah daerah bagian hukum dan aset untuk melakukan perubahan perubahan klaim aset yang ada dicempae, untuk mengurangi luasnya dan yang dihitung itu aspalnya. Sekarang masyarakat disana ada 117 sertifikat, tiba-tiba mau dibekukan, kasihan juga masyarakat kita, sudah ada bangunan dan lain sebagainya.” Kata H. Kaharuddin.
Lanjut H. Kaharuddin, kehadiran pemerintah Daerah itu harus membawa kesejukan bagi masyarakat, seharusnya pemerintah daerah undang dulu masyarakat, disampaikan jangan tiba-tiba akan diklaim akan dibekukan.
“Saya khawatir nanti, kalau ini dan kami yakin informasi ini sudah sampai di mereka, datang lagi ke DPR, Kami lagi di DPR repot untuk persoalan. Pak Sappe, katanya tidak ada masalah dibongkar bangunannya, cuma saya minta diperlakukan adil, pak sappe kebetulan kami konsultasi ke bappeda provinsi. kami berbincang pak sappe ininjuga pejabat daerah, artinya masih banyak hal yang bisa dilakukan, contoh tidak perlu disurati, didatangi saja, satpol PP utusan pemerintah, datang bicara dengan pak Sappe itu lebih Arif kalau begitu.” Ungkap H. Kaharuddin Kadir
