PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil ketua Komisi II DPRD kota Parepare Sappe meminta forum masyarakat wattang Soreang untuk melaporkan pengurus sekolah gamaliel atas pendirian sekolah tersebut di Soreang karena terdapat unsur penipuan dengan memanipulasi data sosialisasi pemilu yang di ubah jadi persetujuan pendirian sekolah. Hal tersebut di sampaikan Sappe saat menerima aspirasi forum masyarakat wattang Soreang menuntut pencabutan ijin pendirian sekolah tersebut belum lama ini.
“yang melaporkan yang di rugikan Kalau tanda tangan, itu berdasarkan dengan tanda tangan warga Soreang, kemudian dijadikan dokumen alas untuk penerbitan PBG itu sudah memenuhi syarat untuk dilaporkan sebagai pemalsuan dokumen. Dan saya rasa, APH bisa ditindaklanjuti lanjuti, ini sudah penyampaian secara terbuka. Ini, merupakan aduan secara langsung. Ketika warga Soreang diminta untuk ikut sosialisasi gender, dimana perempuan wajib ikut serta dalam pemilu 30 %, ternyata dijadikan, lampiran dasar untuk menerbitkan izin pembangunan sekolah tersebut.” Kata Sappe.
Terkait masalah tersebut. Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir yang memimpin rapat penerimaan aspirasi itu menilai urusan DPRD sedah selesai sejak tahun lalu dengan di terbitnnya rekomendasi pencabutan ijin dan untuk eksekusi berada di tangan pemerintah daerah.
“Saya sampaikan, bahwa, kemungkinan besar kami tidak lakukan rapat dengar pendapat, karena ini persoalan baru dan, memang pernah kita sudah lakukan rapat dengan pendapat, dan DPR sudah punya sikap terkait dengan persoalan pembangunan sekolah ini. Sudah, ini DPR bulan Oktober lalu sudah punya sikap kepada pemerintah daerah.” Kata Kaharuddin.
