PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Melalui Program Obras Selasa (18/02/25) Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir mengatakan Surat edaran Mendagri akan segera turun dan kemungkinan besar APBD perubahan dipercepat di bulan 4, sehingga penyesuaian APBD dengan pengurangan atau efisiensi anggaran ini bisa cocokkan.
“Kemudian sudah bisa jalan. Itu skenario yang disusun menteri Dalam negeri. Karena kalau tidak, ini pasti akan terhambat. Karena kita ada pengurangan anggaran lagi kurang lebih 28,8 miliar, ini sudah dianggarkan di APBD kita, sudah disusun programnya, kegiatannya, ini anggaran sudah tarik/dikurangi, sehingga ada kegiatan tapi uangnya tidak ada. Makanya harus disesuaikan dulu di APBD perubahan. Itulah yang mau disesuaikan nanti, APBD pokok itu ada sebelum ada pengurangan anggaran ini. Sekarang anggaran sudah dikurangi 28,8 M terlanjur kita di APBD sudah buatkan.” Kata H. Kaharuddin.
Lanjut Ketua Harian Partai Golkar Parepare menjelaskan, kegiatan 28,8 itu ini yang mau disesuaikan di APBD perubahan. Seluruh Indonesia begitu. Ia menambahkan, meski PJ walikota Parepare kemarin sudah meninggalkan rujab walikota parepare namun batas akhir penugasan PJ pada 20 Februari 2025.
“Saya kira pak penjabat masanya tanggal sampai tgl 20, walaupun tidak ada di parepare, tapi namanya penjabat walikota ada. Nanti pelantikannya tanggal 20 walikota yang baru ini Itu otomatis juga masa jabatan penjabat berakhir, sehingga tidak ada kekosongan pemerintahan. makanya setelah pelantikan, Walikota mengikuti rekrit di Magelang, wakil walikota yang kembali untuk menjalankan pemerintahan sehingga tidak ada kekosongan, tapi bukan berarti kalau pak walikota tidak ada di Parepare ada kekosongan pemerintahan, apalagi dengan teknologi sekarang orang bisa tanda tangan secara elektronik walaupun di mana berada.” Ungkap H. Kaharuddin.
