PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota badan Anggaran DPRD kota Parepare yang juga ketua komisi I DPRD kota Parepare Dr. Kamaluddin Kadir lewat program Obras Kamis (06/02/25) mengatakan Terkait dengan efisiensi APBD, APBN sebagaimana Inpres nomor 1 2025 dan edaran keMendagri agar tindak lanjut inpres nomor 1 tahun 2025 itu senantiasa di laksanakan DPRD kota parepare dan juga keputusan menteri keuangan nomor 29 tahun 2025 penyesuaian transfer keuangan daerah transfer pusat sehingga ada pengurangan di seluruh Indonesia termasuk di parepare.
“Kita ada pengurangan di DAU itu 7,4 miliar. Anggaran itu tertujuh ke DAU peruntukan untuk prasarana umum. Kita juga dipotong DAK fisiknya 28,3 miliar totalnya 21,3 miliar karena totalnya itu 28,8 miliar. Itu di sektor konektivitas prasarana jalanan, semua yang sudah diprogramkan kemarin melalui dana DAK ini, sudah dipastikan di seluruh Indonesia tidak DAK untuk pelaksanaan prasarana umum jalan. Yang sudah diprogram dicatat itu, kami sudah berkoordinasi dengan pihak PU, yang mana dimaksud jangan-jangan nanti pelaksanaan jalan yang tercatat sudah kemarin itu sudah disampaikan itu yang tidak dilaksanakan.” ungkap Dr. Kamal
Lanjut Dr. Kamaluddin, Karena pengurangan tersebut, kemungkinan dana Pokir yang sudah dianggarkan ke setiap anggota DPR itu juga ada, karena anggarannya sudah melekat ada sekitar beberapa ratus juga. Tapi DPRD Parepare masih menunggu dulu konfirmasi dari dinas PU untuk membicarakan di badan keuangan sembari mereka mau koordinasi di kementerian keuangan yang jelas pemotongan APBD itu 28,8 miliar.
“Kemarin juga saya terima tamu, dari Soppeng di sana lebih banyak 74 miliar jelas beda. Mereka mungkin APBDnya besar atau transfer keuangan pusatnya agak tinggi. Jadi mereka juga dianggarkan dari DAU peruntukan dan DAK Fisik dari pemerintah pusat tinggi, dan beberapa tempat. Jadi karena beberapa tempat banyak mungkin anggarannya juga besar DAU peruntukan di sektor PU, dan konektivitas untuk peningkatan prasarana jalan ini dampaknya ke PUPR. Kami juga sudah berkoordinasi ke SKPD badan keuangan agar supaya Tim anggaran pemerintah daerah bisa rapat dan ketemu kembali dengan badan anggaran DPRD untuk membicarakan kira-kira apa perlu Rekopusing terkait dengan anggaran yang sudah tidak ada, digeser-geser lagi anggaran yang sifatnya tidak prioritas, dianggarkan ke situ. Yang kami tunggu dari tim anggaran pemerintah daerah.” Tambah Dr. Kamaluddin.
