PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil ketua Komisi II DPRD kota Parepare yang merupakan Caleg terpilih dari dapil bacukiki barat Sappe lewat program Obras Rabu ,(29/10/25) mengatakan aturan sekolah yang meminta murid untuk membawa buah di hari tertentu bukanlah kewajiban bagi orang tua murid.
“Di sini sekolah, memberikan pendidikan kepada anak-anak bahwa, bagi yang mampu silakan bawa, yang tidak mampu bersedekah buahlah kepada temannya yang kurang mampu. Tidak ada perintah atau kewajiban.” Kata Sappe
Sappe meminta jika ada pihak sekolah yang mewajibkan pada orang tua siswa untuk membawa buah, dirinya mempersilahkan pada orang tua siswa untuk melaporkan sekolah tersebut
“kalau ada pihak sekolah memerintahkan kewajiban untuk membawa, itu yang salah boleh. Dicatat di sekolah mana itu, kami akan ke sana bertanya, kenapa mesti ada seperti itu. Kalau tujuannya untuk memberikan atau mendidik anak bahwa siapa tahu ada anak orang tuanya yang berlebihan rezeki, ada temannya yang mungkin tidak beruntung dalam kondisi ekonomi, maka inilah temannya yang mampu dalam segi ekonomi yang bersedekah kepada temannya. Tapi kalau ada perintah kewajiban dalam ekstrakurikuler itu yang salah kalau membuat program jangan sampai menjadi beban orang tua kalau bisa memakai dana BOS.” Jelas Sappe.
Sedangkan Terkait program makan siang gratis, Sappe menjelaskan belum ada dalam APBD pokok, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dinas pendidikan menyampaikan bahwa untuk program makan pagi sehat bergizi akan ditanggung oleh APBN.
“Program asupan bergizi ini belum ada dalam APBD, pokok karena memang ini sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dinas pendidikan menyampaikan ke kami bahwa untuk program makan pagi sehat bergizi, akan ditanggung oleh APBN. Ada informasi pemerintah daerah menanggung 20% kemarin, informasi dari dinas pendidikan akan ditanggung oleh APBN. kalau ini terjadi karena sekitar 90.000 siswa SD, SMP itu anggarannya 90 miliar per tahun, kalau semua ditanggung oleh APBD. Itu insya Allah ditanggung APBN penerapannya mungkin masing-masing sekolah melakukan itu atau ada pihak ketiga, itu belum ada nomenklaturnya anggaran per kepala 15.000.” jelas Sappe
