PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) mengadakan diskusi Kampung sebagai langkah strategis untuk memperkuat hak sipil dan politik baik kelompok rentan dan mardinal. Kegiatan ini berlangsung di kampung jati kelurahan lompoe kecamatan Bacukiki dan dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Kepala Dinas Sosial Andi Erwin Pallawarukka, Lurah lompoe serta Babinsa dan babinkamtibmas setempat.
Kepala Dinas Sosial Andi Erwin Pallawarukka Usai kegiatan pada media mengatakan Melalui inklusi pihaknya sangat mendukung sekali, karena berhubungan langsung dengan dinas sosial. Termasuk pertanyaan warga terkait apa yang diberikan, kendala-kendala apa yang mereka temui.
“Di sinilah kesempatan mereka untuk berdiskusi. Banyak pertanyaan, kenapa tidak dapat bantuan, sudah masuk DTKS, PKH, segala macam. Termasuk juga suport dari dinas sosial dan kementerian sosial, tentang, warga disabilitas, bisa ada atensi dari kementerian sosial melalui kami dari dinas sosial.” Kata Erwin.
Lanjut Erwin, Mereka sudah minta untuk didata kembali, termasuk juga tertib administrasi kependudukan, mereka ini sebagai syarat utama dan itu harus KTP KK supaya bisa masuk di DTKS.
“Kalau di dinas sosial selalu berDTKS, bagaimana berDTKS kalau tidak lengkap administrasi kependudukannya. Kalau di dinas sosial itu mendapat bantuan syarat berDTKS, harus terdata. Saya sangat bersyukur dengan acara seperti ini, karena di sini kita dengarkan keluhan langsung dari masyarakat, apa-apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka dan akhirnya setelah diberi pengertian dan mereka lebih tahu.” Ungkap Erwin.
Koordinator program inklusi Parepare Abdul Somad dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan hak sipil dan politik.
