PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Memasuki 2024, KPPN Parepare merumuskan strategi operasional guna meminimalisir terjadinya retur SP2D dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Gerakan Zero Retur Kamis (11/01/24) di Aula KPPN Jalan Karaeng Burane nomor 20 Parepare.
Acara yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Selatan Supendi, para pimpinan perbankan lingkup Ajatappareng dan para Kuasa Pengguna Anggaran telah menegaskan komitmen KPPN Parepare dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya Retur (penolakan/pengembalian pemindahbukuan dari bank penerima ke bank pengirim). Komitmen yang ditunjukkan dengan gerakan zero retur ini dianggap sebagai strategi penting guna mengantisipasi ketidakefisiensinya dana anggaran yang tersalur ke masyarakat.
Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Selatan Supendi pada media mengatakan, mengundang perbankan kemudian satker yang menurut catatan yang pernah melakukan Retur di tahun 2023 return
“Kemarin tanggal 11 Januari 2024 kita mengundang perbankan kemudian satker- satker yang menurut catatan yang pernah melakukan retur di tahun 2023. Returkan membuat Tambah kerjaan. Walaupun yang namanya return itu dimungkinkan untuk terjadi namun perlu yang diperhatikan adalah mengenai penyelesaiannya secara aturan paling lama 8 hari.” Jelas Supendi
Yang perlu diperhatikan kata supendi adalah kalau kejadian ini di akhir bulan, akhir tahun atau akhir triwulan, karena itu membuat menjadi catatan akan munculnya di catatan laporan keuangan, ada hutang di pihak ketiga. Karena penyelesaiannya melampaui batas waktu tertentu. Ia menekankan perlunya diperhatikan pada saat mau melaksanakan pembayaran khususnya pada bank penerima. Seperti pembayaran bantuan sosial, pembayaran untuk kartu Indonesia pintar, yang jumlahnya tidak sedikit dari pihak satker itu melakukan konfirmasi dulu ke bank mitranya.
“Apakah rekeningnya itu aktif atau tidak, kalau memang sudah nggak aktif, agar segera diaktifkan dulu dengan menyetorkan sejumlah uang tertentu. Untuk mengurangi pekerjaan, seharusnya yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Secara koordinatif antara satker perbankan. Kemudian juga dari yang akan menerima pembayaran tentunya mengajak kepada para satker terkait dan juga perbankan untuk berkoordinasi. Ini mumpung diawal tahun 2024 kejadian tahun 2023 menjadi pembelajaran sehingga kita harapkan Gerakan Zero retur bisa kita wujudkan di tahun 2024 dan itu tentunya perlu komitmen dari pihak yang terkait.” Terang Suiendi
Selain itu, Kepala KPPN Parepare Ferryal Resque menambahkan bahwa gerakan zero retur tahun 2024 ini dicanangkan sebagai langkah mitigasi setelah terjadinya retur yang meningkat di tahun 2023 di banding 2022 di lingkup KPPN Parepare.
