PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir lewat program obras Kamis (04/01/24) menegaskan Reses di bulan Januari yang bertepatan dengan masa kampanye Pileg 2024 tidak ada yang salah. Reses tersebut sudah terjadwal karena sesuai tata tertib di PP nomor 12.
“Terkait dengan reses, kemarin memang kita melakukan penutupan masa sidang, sekaligus pembukaan masa sidang baru jadi memang di tata tertib itu dasar nya PP nomor 12. Peraturan pemerintah nomor 12, setiap awal masa sidang itu dilakukan reses. Jadi memang prosesnya sudah kita jadwalkan insya Allah tanggal 12 sampai 14 Januari. Jadi memang kemarin juga kami terima surat dari Bawaslu, berisi himbauan kepada DPRD untuk tidak menggunakan reses sebagai ajang kampanye.” Kata H. Kaharuddin
Lanjut H. Kaharuddin, jadi kemarin setelah rapat paripurna dirinya menyampaikan kepada segenap anggota dewan yang hadir, untuk reses kali ini jangan sama sekali dijadikan ajang kampanye karena itu kebetulan masih tahapan kampanye.
“Contoh kemarin yang saya sampaikan, kalau ada yang menggunakan atribut partai, spanduk, pada lambang partainya atau bajunya ada lambang partainya, untuk reses kali ini Jangan. Pakai baju dinas atau baju biasa pakai PIN DPR. Spanduknya juga tidak boleh ada logo atau lambang partai di situ. Kalau ada kata-kata yang meminta orang untuk memilih umpamanya contoh ada fotonya kemudian ada di bawah pilih lah nomor ini, nomor urut ini tidak boleh.” Jelas H. Kaharuddin
Lanjut Ketua Harian Partai Golkar Parepare ini, Reses tetap temanya atau judulnya ketemu konstituen. Anggota DPRD tidak boleh dijadikan ajang untuk kampanye. Pihaknya memang sudah termasuk surat dari Bawaslu kemarin, meminta kepada sekretariat untuk segera mengkopikan semua anggota DPRD beserta pendampingnya untuk menghadapi reses.
“Jadi ini antisipasi dari kami pimpinan DPRD untuk menyangkut kekhawatiran orang terkait itu. Kami juga persilakan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Karena anggaran reses ini berasal dari uang negara yang digunakan, oleh karena itu memang tidak boleh ada penyalahgunaan apalagi di tahapan kampanye, kami sudah sampaikan kemarin kepada teman-teman DPR.” Tambah H. Kaharuddin.
