PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Menjawab pertanyaan pendengar Obras terkait penerapan cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC), mantan ketua komisi II DPRD kota Parepare Dr. Kamaluddin Kadir mengatakan Program UHC yang dilaksanakan pemerintah penganggarannya di tahun 2023 sudah alokasikan anggaran sebesar 24 M.
“Pemerintah untuk UHC ini program secara nasional. ketika suatu daerah, kita diwajibkan mengikuti program UHC itu 95%. Kebetulan secara total. Kepastian kita di kota Parepare itu sudah 97%. Karena kalau kita mengikuti program UHC, maka ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Pertama kepada peserta BPJS itu tidak ada lagi denda pelayanan karena sifatnya nanti ketika ada yang tidak aktif, itu kalau dia berurusan dengan rumah sakit ketika sakit maka itu langsung aktif. Jadi adapun 24 M kita prioritaskan dulu kepada seluruh warga kita di kota Parepare.” Kata Kamaluddin.
Lagislator Dapil ujung ini menambahkan karena masih dapati ada beberapa warga itu di non aktifkan dan memang juga ada warga belum punya BPJS Pemerintah dan DPRD sudah menghitung bersama tim anggaran Pemda dan banggar, dinas kesehatan, rumah sakit dan BPJS.
“Kita hitung kira-kira berapa lagi warga di kota parepare yang belum tertangani BPJS. Berdasarkan hitungan kita, setelah dikalkulasi dengan anggaran. maka itu dibutuhkan anggaran sebanyak 24 M. Makanya kemarin kita pusatkan anggaran ambil anggaran yang non BPJS kita alihkan ke situ agar supaya pengelolaan bisa menjadi UHC. Sekarang ini hampir sebagian masyarakat kita sudah masuk tinggal beberapa saja. Kita harapkan kepada warga yang belum mempunyai BPJS atau punya BPJS tapi nonaktif supaya menyampaikan langsung ke kelurahan, agar ini bisa diuruskan atau bisa diaktifkan bpjs-nya. Karena persoalan kesehatan adalah salah satu program nasional menjadi mandatori dalam APBD itu wajib dilaksanakan berdasarkan PMK 212 untuk APBD itu sudah mempunyai garis di samping kesehatan pendidikan infrastruktur dan dana Kelurahan dan P3K.” Jelas Kamaluddin
