PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Daerah mengusulkan adanya perubahan tarif parkir untuk kota Parepare. Hal tersebut di sampaikan kepala UPTD parkir Aryun Handaya beberapa waktu lalu pada tim liputan jelajah kota radio mesra.
“Terkait Pajak dan Retribusi Parkir, kemarin sudah di Paripurnakan untuk diusulkan jadi Perda. Untuk Parepare sudah disatukan, karena berdasarkan dari PP nomor 1 tahun 2022 bahwa pajak dan retribusi itu perdanya disatukan. Kami dari dinas perhubungan untuk pajak dan parkir, kemarin kami mengusulkan untuk pajak parkir kita usulkan untuk tempat-tempat seperti proyek yang dikelola swasta, Insya Allah tahun depan kita akan kenakan pajak parkir. Yang selama ini pemerintah kota Parepare belum ada pajak parkir. Kami dinas perhubungan mengusulkan walaupun eksekutornya nanti dinas pendapatan untuk pajak. tapi kita tidak ada masalah kami usulkan eksekutornya dari dinas pendapatan. Dan untuk retribusi parkir akan ada kenaikan tarif 100%.” Kata Aryun.
Lanjut Aryun, di tahun 2020 menjadi bahan rekomendasi dari BPK terkait ada kenaikan target sebesar 200% tanpa dibarengi diimbangi dengan perubahan tarif karena boleh dikata untuk daerah tetangga hanya Parepare yang belum merubah mengevaluasi tarif parkir per satu Januari akan di sosialisasikan oleh dishub dan tim pansus akan mensosialisasikan ke masyarakat terkait perda baru ini.
“Terkait pajak dan retribusi parkir. Untuk roda dua kami usulkan dari 1000 menjadi 2.000. Berdasarkan survei kami di lapangan dan survei dari BPK yang terjadi di lapangan sekarang sebanyak 2000, dan kami mengusulkan dan mengambil sampel dari daerah tetangga, kami seperti roda empat untuk daerah tetangga 5.000 kami cuma 3.000. dan dengan berlakunya tarif baru tahun depan, untuk setiap pengawasan kami akan perketat lagi. Terkait pemberian karcis atau retribusi dari jukir dan pengguna jasa. Ini yang kami harus perketat. Untuk saat ini kurang lebih 81 titik ini yang akan kami rubah, dan kami akan terus menggali potensi dimana yang menghasilkan pundi-pundi PAD.” Jelas Aryun.
